Raja Ampat Wilayah Konservasi, Bupati Keluhkan Kebijakan Daerah Makin Terbatas ke Komisi VII DPR RI

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengeluhkan keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam, terutama di wilayah konservasi. 

Hal itu disampaikan di hadapan Komisi VII DPR RI yang melaksanakan reses di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu (28/5/2025).

Orideko menyebut pentingnya perlindungan terhadap kekayaan alam Raja Ampat yang kini menjadi primadona pariwisata dunia. 

Baca juga: Dilema Konsesi Tambang dan Keberlanjutan UNESCO Global Geopark Raja Ampat

Di sisi lain, tekanan terus meningkat terutama dari aktivitas pertambangan dan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri.

“Laut sudah dibatasi, darat dibatasi, lalu kami di Raja Ampat membangun apa? Kalau kami bongkar sedikit saja ditindak, tetapi kalau negara yang bongkar, kenapa bisa?” ujar Orideko.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Soroti Pertambangan di Raja Ampat, Ancaman Masa Depan Pariwisata

Menurutnya, sekitar 97 persen wilayah Raja Ampat merupakan daerah konservasi, sehingga ruang gerak pembangunan daerah menjadi sangat terbatas. 

Orideko pun mempertanyakan makna dari otonomi daerah jika kewenangan yang diberikan tidak sejalan kebutuhan pengelolaan dan perlindungan daerah.

“Otonomi yang diberikan buat apa? Menjaga alam tetapi semua kewenangan sangat terbatas. Kalau seperti ini, kami hanya jadi penonton,” katanya.

Baca juga: Aktivitas Tambang di Kawasan Konservasi Raja Ampat? Begini Kata Gubernur Papua Barat Daya

Bupati Orideko mengingatkan pentingnya dialog antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah guna mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tanpa pengelolaan yang bijak dan dukungan dari semua pihak, Raja Ampat yang saat ini dikenal dunia karena keindahan alamnya bisa saja hanya menjadi cerita.

“Saya takut Raja Ampat tinggal kenangan,” ucap Orideko. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)