Hutan Adat Terancam, Warga Sorong dan Tambrauw Lawan Ekspansi Sawit

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Masyarakat adat di Lembah Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana masuknya industri kelapa sawit.

Baca juga: Penolakan Sawit di Lembah Klaso Menguat, Masyarakat Adat Minta Pemerintah Hentikan Ekspansi

Aksi penolakan ini ditandai dengan penandatanganan petisi bersama dan pemasangan bambu tui simbol adat sakral yang menandakan larangan keras atas penguasaan tanah adat.

Petisi ditandatangani oleh perwakilan masyarakat adat dari Distrik Klayili, Saengkeduk, Klaso, Makbon, Mega, serta Salemkai (Kabupaten Sorong dan Tambrauw) dalam aksi yang digelar di Distrik Klaso, Sabtu (21/6/2025).

Baca juga: RDP Ungkap Masalah Serius di Industri Sawit Sorong: Limbah hingga Sewa Lahan Murah

Tokoh adat Saengkeduk Dance Siwele menyatakan, penolakan terhadap PT. Fajar Surya Persada Grup yang berencana membuka kebun sawit di wilayah tersebut.

“Kalau sawit masuk, kami pasti jadi korban. Hutan rusak, air bersih hilang, dan wilayah adat punah. Kami menolak sawit masuk ke tanah adat kami,” tegas Dance, Senin (23/6/2025).

Ia mengkhawatirkan dampak lingkungan seperti banjir, rusaknya sumber air, serta hilangnya lahan berburu dan berkebun yang diwariskan secara turun-temurun.

Bambu tui yang dipasang masyarakat adat menjadi simbol sakral bahwa tanah tersebut tidak boleh diganggu atau dialihfungsikan.

“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah menghormati hak-hak adat serta tidak mengeluarkan izin usaha yang mengancam kelestarian hutan dan kehidupan tradisional,” ujarnya.

Baca juga: Sawit Datang, Hutan Terancam?

Penolakan terhadap ekspansi sawit di Papua Barat Daya terus menguat, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat adat akan pentingnya menjaga hutan sebagai sumber hidup dan identitas budaya mereka. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)