Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya Ditarget Rampung Akhir 2025, Kadis PUPR Beber Prograsnya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya terus berjalan meski menghadapi dinamika di lapangan. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat Daya Yakobus Tandung Pabimbin memaparkan capaian terkini pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya telah mencapai 16,316 persen.

Baca juga: Sebagian Wilayah di Papua Barat Daya Potensi Hujan Petir, Tambrauw Suhu Udara Rendah

Sementara itu, pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya  telah terealisasi 13,085 persen, dan pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) mencapai 11,718 persen.

“Untuk pembangunan land development kawasan pusat pemerintahan yaitu penataan lapangan di depan, realisasinya kurang lebih 4,319 persen,” ujar Yakobus kepada TribunSorong.com, Senin (7/7/2025).

Baca juga: Cuaca Papua Papua Barat Daya Dominan Berawan pada Minggu 6 Juli 2025, Raja Ampat Diguyur Hujan

Adapun pembangunan rumah susun pegawai (rusun) sudah menunjukkan progres signifikan, dengan capaian lebih dari 80 persen.

Yakobus juga mengaku bahwa berdasarkan rencana Balai Cipta Karya, target pembangunan pusat pemerintahan ini seharusnya rampung pada 2025 atau bahkan pada akhir tahun ini.

“Kalau uangnya cepat turun semua, berarti bisa selesai. Tapi terkait target jenis pembangunan itu saya belum tahu pasti karena saya harus minta konfirmasi lagi ke Balai,” katanya.

Ia juga mendorong agar baik media dan masyarakat dapat langsung mengecek progres ke lapangan atau mengonfirmasi perkembangan detail kepada pihak Balai Cipta Karya.

Terkait hambatan dalam progres pembangunan, Yakobus mengakui sempat terdapat kendala pada urusan Galian C. 

Baca juga: Langkah Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Pulihkan Raja Ampat sebagai Destinasi Dunia

Namun, persoalan ini sudah berhasil diselesaikan berkat komunikasi antara pengusaha lokal dan pihak kementerian.

“Teman-teman pemilik hak ulayat juga sudah dilibatkan. Teman-teman dari kementerian sudah memberikan bagian-bagian pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman pemilik hak ulayat itu, dan itu sudah diselesaikan,” pungkas Yakobus.

Baca juga: Pengukuhan IPSU Papua Barat Daya, Gubernur Elisa: Jangan Saling Menjatuhkan

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap pembangunan pusat pemerintahan dapat selesai tepat waktu sehingga dapat mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. 

Namun demikian, kepastian progres pembangunan sangat tergantung pada kecepatan pencairan anggaran dari Kementerian PUPR. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)