Puluhan Warga Geruduk Kantor Gubernur Papua Tengah, Bawa Tuntutan Terkait Kode R dan Penerimaan CPNS

TRIBUNSORONG.COM -  Puluhan masyarakat mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah, pada Senin (14/7/2025) sekitar pukul 10.41 WIT.

Kantor ini berlokasi di Bandara Lama, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Baca juga: INI Penyebab Kantor Bawaslu Papua Tengah Dipalang

Aksi ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Tim Peduli CPNS Provinsi Papua Tengah.

Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait formasi penerimaan CPNS khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP).

Pantauan di lokasi, massa membawa sebuah baliho berukuran sedang yang berisi tujuh poin tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Dalam aksi tersebut juga terdengar seruan berulang dengan istilah “Kode R”, meski hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai arti kode tersebut.

Baca juga: Gubernur Papua Tengah Komit Bangun Intan Jaya: "Mari Selesaikan Air Mata dengan Pembangunan"

Berikut isi tuntutan lengkap yang disampaikan para demonstran:

1. Prioritaskan OAP dalam Rekrutmen CPNS
   Massa meminta Gubernur Papua Tengah, melalui dinas terkait, agar memprioritaskan OAP dalam setiap rekrutmen CPNS, termasuk formasi PK3, K2, database, serta tenaga honorer atau kontrak yang akan dibuka pada tahun 2025. Mereka menilai saat ini lapangan pekerjaan didominasi Non-OAP.
2. Penempatan Kode R Sesuai Surat Edaran Gubernur
   Mereka menuntut agar “Kode R” dimasukkan dalam penerimaan tenaga honorer atau kontrak, sesuai dengan surat edaran resmi Gubernur Papua Tengah yang menyatakan bahwa 90 persen formasi wajib diperuntukkan bagi OAP.
3. Akomodasi Kode R dalam CPNS 2024
   Massa meminta Gubernur Papua Tengah mengakomodasi peserta yang memiliki “Kode R” dalam seleksi CPNS tahun 2024, mengingat jumlah ASN di Provinsi Papua Tengah masih sangat minim.
4. Tinjau Ulang Instruksi Kemenpan RB
   Mereka mendesak BKPSDM dan Gubernur Papua Tengah untuk meninjau kembali perintah dari Kemenpan-RB terkait seleksi CPNS, khususnya menyangkut aspirasi Tim Peduli Pencaker “Kode R”.
5. Evaluasi Rapat Dengar Pendapat (RDP)
   Demonstran juga meminta evaluasi terhadap hasil RDP antara Gubernur, BKPSDM, dan DPR Papua Tengah, di mana Ketua Pansus DPR sempat menyatakan bahwa peserta siap mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.
6. Menjadi Tuan di Negeri Sendiri
   Dalam tuntutan moralnya, mereka menyebutkan tidak ada cara lain untuk menjadi tuan di atas tanah sendiri selain melalui peran dalam pemerintahan. Oleh karena itu, hak-hak anak negeri tidak boleh diabaikan.
7.  Harga Diri dan Integritas OAP
   Terakhir, massa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan harga diri, integritas, dan upaya memperbaiki kehidupan sosial OAP agar tidak terus-menerus dipinggirkan di tanahnya sendiri.

Baca juga: Gubernur Papua Tengah: Paniai Punya Potensi Besar di Ikan Air Tawar dan Kopi

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis Tribun-Papuatengah.com masih berada di lokasi untuk memantau perkembangan aksi unjuk rasa tersebut. (*)