Pedagang Mama-mama Papua Demo di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Tuntut Realisasi Pasar Khusus

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pedagang Mama-mama Papua Sorong Raya berunjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Selasa (22/7/2025).

Mince Malibela (53), Koordinator Mama Papua Moyo dalam orasinya mengatakan, sejak awal Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berjanji mengakomodir aspirasi.

Baca juga: Pedagang Ikan Keluhkan Omzet Turun Usai Relokasi ke Pasar Induk Mariat, Ini Langkah Pemkab Sorong

Selama ini Mama-mama Papuaa tidak nyaman berjualan di Pasar Remu karena harus bersaing dengan banyak pedagang yang punya lapak.

"Kami datang ini minta Gubernur Elisa Kambu agar segera bangun Pasar Mama Papua, jadi dari seluruh daerah bisa jualan," kata Mince.

"Kami hidup buat pinjam uang sana sini, tapi jualan saja harus berebutan tempat di pasar," ucapnya.

Baca juga: Belum Ada Tempat, Pedagang Buah di Pasar Warmon Sorong Masih Jualan di Pinggir Jalan

Koordinator Mama Papua Sayosa Raya Kesya Asrima (30) menambahkan, dirinya bersama pedagang lain datang dari Sayosa Raya, Kabupaten Sorong menyuarakan soal kesetaraan dengan di kota.

"Pak gubernur dengar suara mama Papua, ekonomi di Papua Barat Daya tidak baik-baik saja di lapangan, sebab pedagang nonPapua banyak jual bahan lokal," ucapnya.

Kesya mendesak agar gubernur mendorong pembangunan Pasar Mama Papua di Sorong, sehingga seluruh produk hasil bumi bisa dijual langsung bukan dibeli oleh tengkulak.

Selama ini sebagai besar pedagang Mama Papua hanya datang jauh-jauh dari kampung buat jualan hasil kebun, tetapi di pasar juga dijual barang yang sama.

"Kami berharap, persoalan ini dilihat pemerintah daerah," katanya. 

Baca juga: Pedagang OAP di Pasar Mariat Sambut Relokasi Pedagang Ikan dengan Harapan Baru

Koordinator Aksi Yohanes Mambrasar dalam orasinya meminta pemerintah daerah adil kepada Mama-mama Papua.

Ia menyinggung mengenai Otomini Khusus (Otsus) Papua yang belum jelas implementasinya.

"Ketika negara memberikan otsus ke Tanah Papua, harusnya fokus kebijakannya wajib disasar kepada orang asli yang punya negeri dan mendiami daerah ini," ujar Yohanes.

Baca juga: Gubernur Papua Barat Daya Janjikan Solusi Pasar Khusus untuk Mama-Mama Papua dalam 2 Pekan

Menurutnya, sejak awal negara memberikan Otsus, informasinya ada sekitar Rp1.000 triliun anggaran dikucurkan.

Fakta di lapangan, aliran dana masih banyak yang belum diknikmati masyarakat. (tribunsorong.com/safwan ashari)