Banggar DPR Kota Sorong Sampaikan 12 Catatan Strategis ke Pemkot

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Anggaran (Banggar) DPR Kota Sorong sampaikan 12 catatan strategis kepada pemerintah.

Baca juga: KUA-PPAS Disetujui DPR, Pedoman Susun APBD Kota Sorong 2026

Anggota Banggar DPR Kota Sorong James Nixon Senewe apresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami sampaikan terima kasih seluruh pihak terlibat penyusunan dokumen KUA-PPAS 2026,” ucapnya saat Rapat Pleno V Paripurna XIII Masa Sidang Tahun 2025, Kamis (24/7/2025).

Baca juga: DPR Kota Sorong Target Bahas KUA-PPAS RAPBD 2026 Rampung Sepekan, Syahrir: Hajat Hidup Orang Banyak

Ia bilang, masih ada persoalan perlu dievaluasi.

“Seperti realisasi PAD, perlunya langkah konkret meningkatkan persoalan ini,” ujar dia.

Berikut beberapa poin penting catatan Banggar:

1. Evaluasi Kinerja PD Pemungut Pajak dan Retribusi

Wali Kota Sorong segera memimpin rapat evaluasi kinerja perangkat daerah (PD) pemungut PAD.

Menginventarisasi potensi pajak sektor hotel, restoran, kawasan wisata, dan usaha lainnya.

Baca juga: Wali Kota Sorong Serahkan KUA-PPAS 2026 ke DPR, Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Rakyat

2. Revitalisasi Sektor Wisata dan Budaya

Pemerintah diharapkan mengembangkan potensi daerah wisata dan situs bersejarah sebagai sumber pendapatan daerah.

3. Optimalisasi Alat Pajak Elektronik

Alat perekam pajak elektronik (tapping box) terpasang di hotel dan restoran harus dievaluasi efektivitasnya. 

Jika terbukti maksimal, alat tersebut perlu diperbanyak.

4. Sinergi AntarPD Pemungut

Semua PD pemungut wajib bersinergi dan tidak bekerja sektoral atau ego sektoral.

5. Realisasi Program Masih Rendah

Banyak program direncanakan tidak berjalan.

Evaluasi dibutuhkan memastikan efektivitas anggaran.

Baca juga: Daftar Pemain Terbaik dan Top Skor Liga Sepak Bola Pelajar Kota Sorong 2025

6. Kurangi Program Non-Prioritas

Pemerintah memangkas program tidak prioritas.

memaksimalkan program strategis berdampak ke masyarakat.

Baca juga: UPDATE Kasus Mafia Tanah di Kota Sorong, Pengacara Susul Klien jadi Tesangka

7. Sorotan Terhadap Dinas Pendidikan

Sumber anggaran di dinas pendidikan dinilai besar. 

Pemerintah evaluasi penarikan uang komite dan daftar ulang siswa. 

Jika program sekolah gratis diperkuat, perlu dibentuk dasar hukum berupa Perda.

8. Kajian Pengelolaan Parkir Bandara

Pemkot meninjau dasar hukum dan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir bandara, berikan kepada pihak ketiga.

9. Akses Pelayanan Kesehatan Masih Rendah

Dinas Kesehatan menjalin kolaborasi, meningkatkan pelayanan.

10. Rencana Pembangunan Pasar Rufei

Baca juga: Pendataan OAP di Kota Sorong Capai 80 Persen, Disdukcapil Target Rampung Tahun Ini

Banggar meminta Dinas Perdagangan bahas rencana proyek ini sebagai program multiyears.

11. Perkuat Komunikasi Eksekutif dan Legislatif

Komunikasi dan koordinasi dua lembaga ditingkatkan, menghasilkan kebijakan berpihak rakyat.

12. Integritas dan Amanah Jabatan

Semua pihak diingatkan tanggung jawab semua tugas pemerintahan. (tribunsorong.com/ismail saleh)