KUA-PPAS APBD 2026, Langkah Menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Sorong

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 disetujui DPR Kota Sorong.

Baca juga: KUA-PPAS Disetujui DPR, Pedoman Susun APBD Kota Sorong 2026

Persetujuan itu lewat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang XIII Tahun 2025 di Gedung DPR Kota Sorong, pada Kamis (24/7/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syahrir Nurdin didampingi Wakil Ketua II Michael Ricky Taneri.

Baca juga: DPR Kota Sorong Target Bahas KUA-PPAS RAPBD 2026 Rampung Sepekan, Syahrir: Hajat Hidup Orang Banyak

Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syahrir Nurdin bilang, mengoptimalkan fungsi pengawasan APBD 2026.

Pembangunan daerah selaras kebutuhan masyarakat dan mencegah penyimpangan anggaran.

“APBD 2026 transparansi, akuntabilitas, riset ilmiah, serta berpiha kepentingan masyarakat,” tegas dia.

Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menjelaskan, KUA-PPAS tahapan krusial dalam penyusunan APBD.

Tantangan pembangunan semakin kompleks.

“Sinergi legislatif dan eksekutif kunci program prioritas terlaksana,” katanya.

Baca juga: Wali Kota Sorong Serahkan KUA-PPAS 2026 ke DPR, Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Rakyat

 Anshar merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 310 mengatur kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD diajukan ke DPRD dibahas dan disepakati bersama.

“Kami berharap proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran berjalan lancar,” tutup Anshar. (tribunsorong.com/ismail saleh)