Papua Barat Daya Bentuk Tim Koordinasi RAD-PD, Fokus Perlindungan Disabilitas

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan RAD-PD Papua Barat Daya digelar, Kamis (24/7/2025).

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Daya Ahmad Nausrau bilang, tidak boleh ada diskriminasi.

Baca juga: Papua Barat Daya dan Raja Ampat Teken MoU Pendidikan Tinggi dengan BKPTKI

Penyandang disabilitas memiliki hak, tugas, serta tanggung jawab sama dalam pembangunan daerah.

“Mereka (disabilitas) harus hidup layak dan mandiri,” ujarnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Jumat 25 Juli 2025, Berawan dan Hujan Ringan

Wagub komitmen pemerintah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas.

Diperkuat UU Nomor 8 Tahun 2016.

Ada Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat Daya terkait perlindungan penyandang disabilitas.

“Kami ingin kebijakan nyata, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” katanya.

Pihaknya, siapkan fasilitas umum ramah disabilitas, transportasi dan pendidikan inklusif.

“Termasuk membuka kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas,” jelas Nausrau.

Baca juga: Optimalisasi BLUD, Wagub Papua Barat Daya Targetkan Kunjungan Wisata Dongkrak PAD

Kepala Bidang Perekonomian Sosial Budaya Bapperida Papua Barat Daya Agustinus Antoh menambah, provinsi ke-38 punya Pergub Nomor 5 Tahun 2024 tentang perlindungan penyandang disabilitas.

Ini mengakomodir sarana-sarana penunjang bagi penyandang disabilitas. 

“Tujuan mengkoordinasikan peran perangkat daerah menyediakan layanan disabilitas,” jelas Agustinus.

Ia akui Pemprov Papua Barat Daya belum memiliki data penyandang disabilitas.

Hanya Kota Sorong terdata sekitar 530 penyandang disabilitas.

“Kami harap penyandang disabilitas merasakan manfaat nyata dan hidup mandiri di Papua Barat Daya,” pungkas dia. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)