Hutan dan Laut Papua Barat Daya Menjanjikan, Gubernur Ingatkan Hak Masyarakat Adat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Elisa Kambu menyerukan dialog terbuka antarelemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya, dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD).

Dialog membahas masa depan pengelolaan hutan dan laut di Tanah Papua.

Menurut Elisa, tanpa aturan yang bijak, kekayaan alam Papua bisa menjadi bumerang bagi generasi mendatang.

“Papua menjanjikan. Banyak pihak menginginkan, tetapi jika tidak dikendalikan secara baik, dampaknya fatal,” ujarnya, Senin (21/7/2025).

Baca juga: MRPBD Monitoring ke Maybrat: Eksploitasi Hutan dan Putus Sekolah Jadi Isu Utama

Elisa menyatakan, diskusi terbuka penting dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam menjamin hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan laut.

Tujuannya agar pihak-pihak terkit bersama-sama mengatur hak-hak masyarakat, sehingga saat investasi masuk, manfaatnya bisa dirasakan langsung.

Baca juga: Hutan Adat Dikebiri Konsesi: Masyarakat Konda Sorong Selatan Minta Pemerintah Kaji Ulang

Investasi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial.

“Investor harus bertanggung jawab menjaga hutan dan tanah kita,” kata mantan Bupati Asmat dua periode ini.

Elisa juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan ekonomi bagi masyarakat adat.

Tekanan ekonomi sering menjadi alasan masyarakat menjual tanah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

“Perubahan boleh terjadi, tapi harus dibicarakan secara baik, terbuka, dan mempertimbangkan semua aspek. Kalau sulit, mari cari jalan bersama,” ucap Elisa.

Diskusi Aksi Iklim

Sebanyak 20 jurnalis dari berbagai media mengikuti diskusi tematik “Aksi Iklim Berkeadilan di Tanah Papua” di Gedung L. Jitmau, kompleks kantor Wali Kota Sorong. Senin (21/7/2025).

Diskusi bertujuan meningkatkan keterlibatan jurnalis dalam mengarusutamakan isu perubahan iklim dan mengangkat aksi-aksi lokal yang dilakukan komunitas, pemuda, dan masyarakat adat dalam pemberitaan media massa dan digital.

Baca juga: Tantangan Konservasi Hutan dalam Pembangunan Papua Barat Daya, Anggota BP3OKP Atensi Tambrauw

Bertindak selaku moderator Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Febrilia Ekawati mewakili Aliansi C4Ledger (Consortium for Knowledge Management Brokers).

Ia mengajak jurnalis bersinergi menyuarakan dampak perubahan iklim dan mengangkat upaya mitigasi serta adaptasi yang dilakukan masyarakat di tingkat akar rumput.