Kepala BPKP Papua Barat Daya Beri Tips Penyusunan APBD 2026 Tepat Sasaran dan Transparan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Edi Sunardi mengatakan, perencanaan efektif dan akuntabel penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Proses penyusunan harus diawali perencanaan terukur dan memiliki sasaran jelas serta efektif. 

"Sasaran kepala daerah harus clear, bisa dipahami dan diterjemahkan ke dalam sasaran perangkat daerah (), dengan indikator yang juga jelas," kata Edi usai menjadi narasumber Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 di Kota Sorong, Jumat (7/11/2025).

Baca juga: Penyusunan APBD 2026 Harus Selaras Kebijakan Nasional, Gubernur Papua Barat Daya: Mencakup 3 Hal

Menurutnya, setiap target kepala daerah perlu diturunkan secara sistematis ke level perangkat daerah melalui proses cascading kinerja. 

Indikator yang menjadi target kepala daerah di-breakdown ke indikator di masing-masing PD, angkanya juga harus jelas dan terkalkulasi secarfa baik.

Baca juga: Peruntukan Ruang Pesisir di Papua Barat Daya Masih Tumpang Tindih, MTPP jadi Acuan Perda RTRW

Setelah sasaran ditetapkan, strategi pencapaiannya harus dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang saling berhubungan. 

"Program harus dipastikan memiliki keterkaitan dengan sasaran. Begitu juga kegiatan dan sub-kegiatan, semuanya harus nyambung, sehingga output yang dihasilkan benar-benar mendukung pencapaian target," ucap Edi.

Setelah perencanaan tersusun dengan baik, langkah berikutnya memastikan kepatutan dan efisiensi anggaran. 

Jika sub-kegiatan punya output, perlu dihitung berapa kebutuhan belanjanya agar tercapai, sehingga punya rancangan anggaran yang efisien, tapi tetap dalam konteks perencanaan matang.

Baca juga: Arahan Wamendagri Ribka Haluk pada Raker bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Papua Barat Daya

Edi juga mengingatkan pentingnya pengawalan pelaksanaan APBD setelah ditetapkan. 

Akuntabilitas pertanggungjawaban dan kebenaran pencatatan harus dijaga agar laporan keuangan benar-benar akuntabel dan transparan.

Baca juga: Penanganan HIV di Papua Barat Daya Tak Selamanya Didanai Asing, Keberlanjutan Butuh Kolaborasi

Edi menilai, tahun 2025 menjadi momentum memperkuat dua aspek penting, yakni kualitas perencanaan untuk APBD 2026 serta peningkatan ketatnya pertanggungjawaban keuangan daerah. 

"Pertanggungjawaban harus lengkap, evidence-nya cukup, sehingga semua uang yang keluar bisa dipastikan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel," ujar Edi. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)