KNPI Kota Sorong Satu Komando, Dualisme Itu Terjadi di Provinsi Papua Barat Daya

Adanya dua kepengurusan bisa berdampak pada penyaluran bantuan pemerintah kepada KNPI.

“Kalau pemerintah hanya memberikan bantuan ke salah satu pihak, maka bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Karena itu, kami minta agar bantuan sementara ditahan dulu sampai rekonsiliasi selesai,” katanya.

Menurut Jois, menunda penyaluran dana hingga rekonsiliasi tercapai bukanlah melemahkan gerakan kepemudaan.

Ini cara memperkuat pondasi organisasi dan mencegah fragmentasi di kalangan pemuda Papua Barat Daya.

“Pemuda adalah kekuatan pembangunan. Jangan sampai energi mereka habis karena dualisme organisasi,” ucap Jois. 

Baca juga: Steven Murafer Pimpin KNPI Maybrat 2025-2028, Bupati Minta Proses Pengkaderan Ditingkatkan

Mengenai langkah dari internal KNPI,  Jois menyebut, dari pihaknya memilih cooling down sambil menunggu proses rekonsiliasi di tingkat provinsi.

Ia menekankan, penyelesaian konflik harus dilakukan lewat pendekatan persuasif, mempertemukan dua kelompok, serta mencari format rekonsiliasi yang tepat.

Baca juga: Pesan Bupati Karel Murafer dalam Rapimda dan Musda Ke-III KNPI Maybrat

Terkait program organisasi, Jois mengatakan, KNPI sejatinya adalah mitra utama pemerintah, namun karena dualisme, program kerja belum bisa berjalan maksimal.

Mekanisme organisasi KNPI seharusnya melalui tahapan konsolidasi, musyawarah pimpinan daerah, hingga musda untuk melahirkan kepengurusan definitif. 

Setelah itu kepengurusan menyusun program melalui rapat kerja daerah (rakerda).

Baca juga: Pesan Bupati Karel Murafer dalam Rapimda dan Musda Ke-III KNPI Maybrat

Jois pun mendorong Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kratif (Disporaparekraf) Papua Barat Daya dan Kesbangpol Papua Barat Daya mencari format penyelesaian lebih terukur dan diterima semua pihak. 

Upaya ini penting memastikan rekonsiliasi berjalan baik dan melahirkan satu kepengurusan KNPI yang diakui bersama.

“Harapan kami, pemerintah punya otoritas untuk mengundang, memanggil, sekaligus menyelesaikan persoalan ini. Supaya KNPI di Tanah Papua bisa kembali satu,” kata Jois. (tribunsorong.com/ismail saleh)