TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Sejumlah organisasi mahasiswa yang terdiri dari cipayung plus yakni PMII, HMI, GMNI, GMKI dan sopir truk Kabupaten/Kota menggelar aksi di depan pagar Kantor Walikota Sorong, Senin (2/10/2023).

Sebelumnya masa aksi demo damai melakukan long march dari Taman Sorong City hingga di depan pagar Kantor Gubernur Kota Sorong.

Sesampainya di depan pagar Kantor Walikota Sorong Masa aksi meminta tanggapan dari kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong.

Sayangnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong berhalangan hadir dalam aksi demo damai tersebut.

Sehingga yang menyambut masa aksi demo damai tersebut yakni, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya Viktor Solossa dan Opd lainya.

Baca juga: Heboh Demo Sopir Truk Sorong soal Pungli, Dishub: Kami Tidak Perkenankan Bayar di Tempat

Dalam kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya Viktor Solossa menyampaikan terimakasih kepada masa aksi karena telah menyampaikan keresahan yang dialami oleh sopir truk Kabupaten/Kota akibat dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya.

Viktor mengatakan aksi tersebut merupakan kunjungan dari cipayung plus yang terdiri PMII, HMI, GMNI, GMKI dan Sopir truk Kabupaten/Kota pada Senin (2/10/2023).

Aksi damai tersebut merupakan fungsi kontrol kepada lembaga terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Sorong.

"Ini Provinsi masih baru, baru usia sembilan bulan lebih," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya Viktor Solossa kepada TribunSorong.com, Senin (2/10/2023).

Dalam pelaksanaan pemerintah daerah tugas dan fungsi masing-masing di setiap Dinas sesuai dengan regulasinya.

Ia mengatakan tidak dapat memberikan tanggapan pada masa aksi terkait dengan oknum Dinas Perhubungan Kota Sorong yang melakukan pungli terhadap sopir truk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: Sopir Truk Bongkar Modus Pungli Oknum Pegawai Dishub Sorong Papua Barat Daya

"Aksi ini saya tidak dapat memberikan jawaban, ini bagian dari kunjungan untuk menyampaikan pesan kepada kami pemerintah tentang permasalahan yang terjadi oleh sopir truk Kabupaten/Kota," kata Viktor.

Terkait masalah sopir tegas Viktor, ia menjelaskan pungli dalam Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah ada namanya saber pungli, saber pungli terdiri dari unsur pemerintahan dan kepolisian.

Sehingga pungli yang dialami oleh sopir truk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya, dapat melaporkan ke pihak terkait yakni Pemerintah dan pihak Kepolisian.

Baca juga: Selain Tuntut Stop Pungli, PMII Kota Sorong Minta Evaluasi 9 Program Kerja Prioritas Pj Gubernur

Ia juga menambahkan bahwa kewenangan tugas Dinas Perhubungan Kota Sorong dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

"Sopir-sopir itu urusanya dengan Dinas Perhubungan Kota Sorong, sisi kewenangan bidang tugas," ucap Viktor

Selain itu ia meminta kepada Kelompok Cipayung yang melakukan aksi demo tersebut agar mengatur waktu untuk bertemu bersama Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/aldytamnge).