TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Langkah tegas diambil untuk menyelamatkan Raja Ampat dari ancaman kerusakan lingkungan.

Baca juga: Cucu Bupati Pertama Raja Ampat Tegas Tolak Tambang Nikel: "Ini Tentang Masa Depan Kami"

Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepakat tidak menerbitkan izin pertambangan baru di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini lahir dari pertemuan Paul dengan Sekretaris Utama KLHK Rosa Vivien Ratnawati serta jajaran kementerian terkait di Jakarta.

Baca juga: Kesaksian Warga Manyaifun soal Dampak Lingkungan Tambang Nikel Raja Ampat

Dalam pertemuan itu, Paul menyampaikan aspirasi masyarakat Raja Ampat yang menolak segala bentuk pertambangan di kawasan tersebut.

Kekhawatiran masyarakat meliputi hilangnya habitat flora dan fauna endemic, erosi tanah dan sedimentasi laut, pencemaran air, udara, dan tanah dan gangguan iklim mikro dan konflik sosial

“Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Papua Barat Daya, tapi warisan dunia yang harus kita jaga,” tegas Paul.

KLHK merespons dengan menyatakan komitmennya untuk menghentikan proses izin tambang di Raja Ampat.

Baca juga: GMM Ancam Tutup Paksa Tambang Ilegal di Raja Ampat Papua Barat Daya

KLHK juga berencana meninjau langsung dampak tambang yang masih beroperasi, serta mengevaluasi pengelolaan limbah dan potensi konflik sosial.

“Langkah ini disambut positif oleh masyarakat adat, pemerhati lingkungan, dan pelaku pariwisata yang menggantungkan hidup pada kelestarian alam Raja Ampat kawasan dengan biodiversitas laut terkaya di dunia,” ucap Senator Paul. (tribunsorong.com/angela cindy)