TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kepala SD Berkat Sorong Jeini Moga Saceira buka suara soal tidak diterbitkannya surat keterangan lulus (SKL) untuk seorang siswi gegara masih ada tunggakan.

Tudingan tersebut dinilai telah mencemarkan nama baik sekolah yang beralamat di Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Baca juga: Skema Anggaran dari Pemprov Papua Barat Daya untuk Program Sekolah Gratis Kabupaten/Kota

Pihak sekolah tidak pernah menahan SKL karena tunggakan sebesar Rp1 juta, sebagaimana diberitakan sebelumnya. 

"Informasi tersebut tidak sesuai fakta dan terlalu disederhanakan. Sebenarnya yang terjadi adalah belum lunasnya pembayaran uang ujian yang sebelumnya sudah disepakati bersama,” ujar Jeini kepada TribunSorong.com, Jumat (20/6/2025) malam.

Ia menambahkan, orang tua dari siswi tersebut sebelumnya sudah diberi kelonggaran pembayaran agar anak tetap bisa mengikuti ujian. 

Baca juga: Program Sekolah Gratis Dimulai, PPDB di SMKN 2 Kota Sorong Berlangsung Lancar, Target 300 Siswa

Faktanya, sampai ujian selesai, pembayaran tak juga dilunasi sehingga SKL ditahan sampai pelunasan sebagaimana aturan yayasan.

“Kami sudah beri izin ikut ujian dengan catatan dibayar setelahnya, tetapi setelah selesai hanya Rp500 ribu yang dibayar. Setelah dilunasi melalui pendamping dari dinas pendidikan, SKL kami siapkan lalu hubungi orang tua,” kata Jeini.

Ia mengaku kaget ketika persoalan ini viral karena memojokkan sekolah.

Ia menyayangkan sikap eks Plt Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kota Sorong yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan internal sekolah tanpa berkomunikasi terlebih dulu.

“Pagi-pagi saya dikirimi link berita yang menyudutkan sekolah kami. Kalau memang sudah dibayar dari pihak dinas, kenapa masih diviralkan seperti itu? Ini mencoreng nama baik kami,” ucap Jeini.

Baca juga: Target Penerima Sekolah Gratis Kota Sorong Tahap I untuk Negeri dan Swasta sesuai Perwali Nomor 6

Jeini menegaskan, SD Berkat sebagai sekolah swasta yang terbuka terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. 

Banyak siswa yang sudah mampu tetap dibantu, termasuk siswi yang menjadi perbincangan saat ini.

Baca juga: Perwali Disosialisasikan kepada Kepala Sekolah se Kota Sorong, Nasib Sekolah Gratis Semakin Menyala

Menurut Jeini, SPP hanya diminta Rp50.000-Rp100 ribu, bahkan siswi yang orang tuanya protes tersebut dari kelas I-VI tidak pernah membayar, tetapi tetap dibantu.

"Tidak adil kalau kami dituding tidak manusiawi,” ujarnya.

Baca juga: Siswi di Kota Sorong Terancam Gagal Masuk SMP, Minta SKL Ditolak Gegara Tunggakan, Disdik Bereaksi

Jeini berharap persoalan ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara sekolah swasta, yayasan, orang tua murid, dan dinas pendidikan.

“Kalau ada masalah, seharusnya kami dipanggil duduk bersama, bukan diviralkan. Kami harap hubungan ini tetap terjaga demi masa depan anak-anak kita, apalagi 90 persen siswa kami adalah anak OAP (Orang Asli Papua). Kami ingin membina, bukan menyudutkan,” katanya. (tribunsorong.com/angela cindy)