Rencana Pembangunan Kota Sorong

Fraksi APPSA Usul 9 Poin Strategis sebagai Pondasi Pembangunan dalam RPJMD 20252029 Kota Sorong

Wakil Ketua Fraksi APPSA Lusiana Safutri menyebut, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan harus terukur.

Penulis: Ismail Saleh | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM/ISMAIL SALEH
9 POIN STRATEGIS - Wakil Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPR Kota Sorong Lusiana Safutri menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2025-2029, Senin (1/9/2025). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPR Kota Sorong menyatakan mewujudkan visi pembangunan Kota Sorong sebagai kota maju, sejahtera, dan berdaya saing merupakan tanggung jawab bersama.

Wakil Ketua Fraksi APPSA Lusiana Safutri menyebut, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan harus terukur.

Baca juga: 10 Poin Pandangan Umum Fraksi GIM dalam Raperda RPJMD Kota Sorong 2025-2029

Sejauh mana mampu mewujudkan kesejahteraan merata, menegakkan hak-hak masyarakat, serta melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Sorong semakin kompleks. Karena itu, RPJMD harus berpihak pada pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur yang layak,” ujar Lusiana dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2025-2029 agenda pandangan umum fraksi-fraksi di gedung DPR Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, ada sembilan poin strategis yang menjadi pandangan Fraksi APPSA dalam Raperda RPJMD.

Diharapkan nantinya menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan di Kota Sorong.

Berikut 9 poin strategis Fraksi APPSA DPR Kota Sorong dalam Raperda RPJMD 2025-2029:

  1. Pendidikan gratis: Mendukung penuh program pendidikan gratis Walikota Sorong sebagai investasi jangka panjang peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan, dengan penguatan regulasi, pengawasan, serta alokasi anggaran efektif;
  2. Pertumbuhan ekonomi kreatif dan inklusif: Percepatan pembangunan ekonomi yang adaptif untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat;
  3. Pengendalian banjir: Mendesak evaluasi menyeluruh program penanganan banjir, sinkronisasi lintas sektor, dan akuntabilitas pejabat publik;
  4. Transformasi pelayanan publik: Mendorong penerapan smart city dan pelayanan satu pintu untuk layanan publik yang efisien, transparan, dan inklusif;
  5. Keamanan lingkungan: Menyoroti maraknya kriminalitas dan mendesak langkah konkret seperti peningkatan penerangan jalan, pos keamanan, serta penguatan ronda warga.
  6. Peningkatan PAD dan reformasi BUMD: Meminta optimalisasi BUMD, termasuk Tirta Remu, untuk memperbaiki pelayanan air bersih dan memperkuat kemandirian fiskal daerah;
  7. Pengelolaan sampah: Menilai masalah sampah sudah pada level krisis, menuntut penanganan tegas, berbasis data, dan dukungan teknologi pengolahan modern;
  8. Penanggulangan stunting: Menekankan pentingnya layanan kesehatan ibu-anak, pemenuhan gizi, serta sistem monitoring berbasis data yang transparan;
  9. Pembinaan pemuda dan olahraga: Mendorong kebijakan inklusif untuk membangun generasi sehat, berdaya saing, dan berkarakter melalui ekosistem olahraga berkelanjutan. (tribunsorong.com/ismail saleh)

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved