Begini Tanggapan Pemkot Sorong atas Pandangan Umum Fraksi DPR

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - DPR Kota Sorong menggelar Rapat Pleno VII Paripurna XIX, pada Senin (1/9/2025).

Agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong Tahun 2025-2029.

Baca juga: Pimpinan dan Anggota DPR Kota Sorong Lesehan di Aspal, Dengarkan Aspirasi Mahasiswa

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syahrir Nurdin, didampingi Wakil Ketua II Michael Ricky Taneri, dihadiri Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim bersama jajaran perangkat daerah.

Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPR atas pandangan, kritik, maupun dukungan terhadap Ranperda RPJMD.

“Ini bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” ujar Anshar Karim.

Baca juga: Tritura Rakyat Papua Barat Daya Dibacakan Depan Kantor DPR Kota Sorong, Apa Isinya?

Ia bilang, penyusunan RPJMD wajib mengacu pada aturan nasional agar selaras dengan program pembangunan pusat.

“Karena itu, masukan DPR menjadi sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan daerah,” katanya.

Pemkot Sorong menanggapi poin-poin pandangan umum fraksi Golkar, PKS, Gerakan Indonesia Maju (GIM), dan Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPB).

Tanggapan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, penanganan banjir, pengentasan kemiskinan, hingga digitalisasi layanan publik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa Gelar Demo, Bergerak dari Kampus UMS Menuju Kantor DPR Kota Sorong

Pemkot komitmen menjadikan RPJMD 2025-2029 sebagai pedoman strategis pembangunan daerah.

“Semoga menjadi perhatian serius pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan lima tahun ke depan,” ucapnya.

Tanggapan Pemkot atas Pandangan Fraksi-Fraksi

Fraksi Golongan Karya (Golkar)

• Pemkot berkomitmen meningkatkan efisiensi dan transparansi APBD, fokus pada program prioritas masyarakat.
• Program sekolah gratis tetap diprioritaskan, termasuk distribusi seragam dan perlengkapan sekolah.
• Layanan kesehatan jiwa (ODGJ) diperkuat, termasuk rehabilitasi dan integrasi sosial.
• Akses layanan kesehatan merata melalui revitalisasi puskesmas, peningkatan BPJS, dan ambulans gratis.
• Persoalan kebersihan ditangani lewat pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan TPS 3R.
• Dukungan UMKM, pelatihan wirausaha, dan akses modal untuk pemulihan ekonomi lokal.
• Pengentasan kemiskinan dilakukan multidimensi melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan hunian layak.
• Tunjangan ASN dan non-ASN dikaji sesuai kemampuan APBD.
• Transformasi digital dipercepat untuk layanan publik.
• RPJMD disusun partisipatif dan terbuka terhadap evaluasi.
• Perluasan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi untuk serapan tenaga kerja lokal.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

• Pendidikan gratis tetap dilanjutkan dan ditopang sarana-prasarana sekolah.
• Kesehatan difokuskan pada peningkatan fasilitas di puskesmas, RSUD Sele Be Solu, dan rumah sakit swasta.
• Penanganan stunting ditingkatkan melalui posyandu di 41 kelurahan dan 10 distrik.
• Penanganan banjir sesuai master plan 2024, serta optimalisasi perda sampah.
• Dukungan bagi ekonomi kreatif dan UKM.
• Penataan ruang kota untuk meminimalisir pembangunan yang tidak sesuai.
• Konsep Smart City didorong untuk mempermudah layanan publik.
• RPJMD melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta di Papua.
• Penguatan kamtibmas lewat sinergi TNI/Polri, operasi miras/narkoba, dan patroli rutin.
• Program sosial untuk masyarakat kurang mampu dan pelatihan keterampilan.

Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM)

• Pemkot sudah menerapkan perencanaan berbasis digital (aplikasi SIPD).
• Penyusunan dokumen infrastruktur akan lebih berdampak ke masyarakat.
• Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis data.
• Peningkatan PAD dari sektor jasa dengan mempermudah perizinan.
• Peningkatan kualitas SDM aparatur pajak dan dukungan bagi industri kecil-menengah.
• Pendidikan gratis sebagai hak dasar warga tetap dijamin dari SD hingga SMA.
• Pelayanan kesehatan masyarakat dimaksimalkan.
• Peningkatan PAD melalui pemasangan alat transaksi pajak elektronik.
• Penanganan kamtibmas diperkuat.
• Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lewat Kesbangpol.

Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPB)

• Pendidikan gratis diperkuat dengan payung hukum perda.
• Pemberdayaan ekonomi kreatif jadi strategi dorong pertumbuhan ekonomi lokal.
• Penanganan banjir diprioritaskan dengan peningkatan drainase, normalisasi sungai, penghijauan, mitigasi bencana, dan kolaborasi kelembagaan.
• Pelayanan publik berbasis digital untuk transparansi dan efisiensi.
• Peningkatan keamanan dimulai dari tingkat RT/RW.
• Evaluasi pengelolaan Tirta Remu dan transformasi BUMD agar lebih transparan dan produktif.
• Penanganan sampah dilakukan lebih maksimal.
• Penanggulangan stunting ditingkatkan dengan gizi seimbang, intervensi lintas sektor, dan pemberdayaan keluarga.
• Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan serta ekonomi kreatif. (tribunsorong.com/ismail saleh)