Fraksi APPSA Atensi Banjir hingga Pemberdayaan dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Sorong 2025

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPR Kota Sorong mencatat enam poin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Kota Sorong 2025.

Catatan disampaikan Sekretaris Fraksi APPSA James Nixon Senewe Su dalam Rapat Pleno XIX Paripurna XXII beragendakan pandangan umum fraksi, Selasa (23/9/2025).

Baca juga: Proyeksi PAD Kota Sorong Turun dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Disorot Fraksi GIM

Ia menjelaskan, KUA-PPAS perubahan harus disusun berdasarkan regulasi, mulai dari UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, PP No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hingga Permendagri 77/2020.

“Penyusunan dokumen ini juga wajib mengacu pada RKPD Kota Sorong yang selaras RKP Nasional 2025,” ujarnya.

Baca juga: Fraksi Khusus DPR Kota Sorong Usulkan PROSKEL, Jawab Kebutuhan Masyarakat di Tingkat Kelurahan

Adapun enam poin catatan Fraksi APPSA, pertama, peningkatan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

Kedua, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta pembangunan sosial kemasyarakatan.

Ketiga, penanganan banjir sebagai prioritas anggaran karena rendahnya penyerapan hingga triwulan II dinilai menghambat program strategis.

Keempat, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembentukan BUMD air bersih dengan mengambil alih pengelolaan dari PT. Tirta Remu. 

Fraksi APPSA menilai langkah ini dapat memberikan kontribusi Rp50 miliar hingga Rp100 miliar per tahun bagi PAD Kota Sorong.

Kelima, penguatan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, dan nyaman.

Baca juga: Sentil Kenaikan Anggaran Setipis Kertas, Fraksi PKS Tantang Pemkot Sorong Genjot PAD

Keenam, pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak melalui kebijakan responsif gender agar manfaat pembangunan dirasakan secara adil.

“Fraksi APPSA berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Kota Sorong,” kata James.

Baca juga: SiLPA APBD Kota Sorong Sentuh Rp102 Miliar, DPR: Jangan Terulang, Harus Terserap Demi Masyarakat

Secara umum, Fraksi APPSA mendukung program prioritas pemerintah kota yang berfokus pada pelayanan dasar.

Meliputi, pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi, serta penanganan masalah sosial dan lingkungan. (tribunsorong.com/ismail saleh)