Tanggapan Wali Kota Sorong terhadap Pandangan Umum Fraksi DPR terkait KUA-PPAS Perubahan APBD 2025

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wali Kota Sorong Septinus Lobat memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Kota Sorong terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Fraksi Khusus DPR Kota Sorong Usulkan PROSKEL, Jawab Kebutuhan Masyarakat di Tingkat Kelurahan

Jawaban itu disampaikan Septinus Lobat saat Rapat Pleno XIX Paripurna XXII, pada Selasa (23/9/2025).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syahrir Nurdin, dan Wakil Ketua II Michael Ricky Taneri.

Baca juga: Pandangan Fraksi Golkar DPR Kota Sorong Terkait Perubahan Anggaran 2025

Dalam tanggapannya, Wali Kota Sorong mengapresiasi masukan, kritik, dan saran yang disampaikan. 

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Lobat menjelaskan, Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 disusun berdasarkan sejumlah peraturan.

Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca juga: 5 Fraksi DPR Kota Sorong Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Berikut Catatan-catatan untuk Pemkot

Tanggapan Berdasarkan Fraksi

1. Fraksi Golkar: Wali Kota setuju dengan pandangan Fraksi Golkar mengenai proyeksi pendapatan yang harus realistis. Ia memastikan alokasi belanja akan diprioritaskan untuk sektor vital, yaitu pendidikan, kesehatan, kebersihan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Sorong juga berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta memperbesar porsi belanja publik.
2. Fraksi PKS: Menanggapi Fraksi PKS, Pemerintah Kota Sorong menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi perhatian utama. Untuk itu, Pemkot telah menyiapkan fasilitas reklame elektronik atau videotron sebagai sarana transparansi informasi program dan anggaran.
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju: Wali Kota mengapresiasi sorotan terkait penurunan penerimaan PAD. Ia menjelaskan penurunan ini disebabkan oleh perubahan regulasi dana transfer dari pemerintah pusat, yang memengaruhi postur APBD perubahan.
4. Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA): Terkait usulan pembentukan BUMD air bersih, Wali Kota Lobat menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong sedang menyiapkan regulasi yang mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait BUMD. Selain itu, rancangan peraturan daerah juga tengah disiapkan sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
5. Fraksi Kelompok Khusus: Menjawab pandangan kelompok khusus, Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga guna meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) agar menjadi "tuan di negeri sendiri".

Septinus Lobat menekankan bahwa pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 ini harus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR, demi pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Sorong.

“Saya menutup dengan pantun, "Ikan gabus loncat ke rawa, airnya mengalir deras. Kritik fraksi itu hal yang biasa, untuk perbaikan agar Kota Sorong semakin berkelas," ucapnya. (tribunsoorng.com/ismail saleh)