DPRP Soroti Jabatan Sekda Papua Barat Daya 3 Tahun Belum Definitif, Begini Respons Elisa Kambu

Ringkasan Berita:

• Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya belum defenitif.
• Ketua DPRP Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim mengatakan, posisi strategis itu tidak boleh terlalu lama dijabat pj.
• Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan seleksi terbuka (selter) pengisian jabatan sekda definitif segera dimulai.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya belum defenitif.

Sekarang, posisi ini diisi oleh Yakob Kareth sebagai Pj Sekda.

Ketua DPRP Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim mengatakan, posisi strategis itu tidak boleh terlalu lama dijabat pj.

Baca juga: DPRP Sahkan APBD Papua Barat Daya 2026, Pembangunan Fokus 4 Tema Ini

Sejak Papua Barat Daya ditetapkan sebagai daerah otonomi baru hingga memasuki usia tiga tahun, jabatan sekda belum definitif. 

Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi.

"Sekda pengendali utama roda administrasi pemerintahan, koordinator seluruh perangkat daerah, dan penjamin sinkronisasi kebijakan gubernur dalam pelaksanaan APBD," ucap Ortis pada acara penutupan rapat paripurna penetapan APBD Induk Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 di Kota Sorong, Rabu (19/11/2025) malam.

Menurutnya, tanpa sekda definitif, birokrasi tidak optimal. 

Gubernur harus mengambil keputusan tegas mengenai jabatan tersebut.

“DPRP memandang penting agar pemerintah daerah menetapkan sekda definitif sesuai mekanisme perundang-undangan,” katanya.

Baca juga: Isu Soal Garis Keturunan Ketum HIPMI Papua Barat Daya Terpilih Hanya Upaya Menjatuhkan

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengaku pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah konkret. 

Ia memastikan seleksi terbuka (selter) pengisian jabatan sekda definitif segera dimulai.

“Pokoknya akhir tahun 2025 sudah ada Sekda Provinsi Papua Barat Daya definitif,” ujar Elisa Kambu.

Baca juga: APBD 2026 Papua Barat Daya Harus Pro Rakyat, Gubernur Elisa Kambu: Setop Program Seremonial

Gubernur berkomitmen mempercepat pembenahan struktur birokrasi guna mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)