APBD 2026 Papua Barat Daya Harus Pro Rakyat, Gubernur Elisa Kambu: Setop Program Seremonial

Ringkasan Berita:

• Jawaban Gubernur Papua Barat Daya atas pandangan fraksi-fraksi DPRP terkait Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
• Penyusunan RAPBD 2026 telah mengadopsi pendekatan money follow program berbasis prioritas dan capaian pembangunan
• Gubernur juga memaparkan dua langkah strategis menjadi fokus pemerintah pada tahun 2026. 
• Tahun 2026 tidak ada lagi program bersifat seremonial, setiap rupiah harus menyentuh kebutuhan masyarakat.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya menggelar Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2025 di Kota Sorong, Rabu (19/11/2025). 

Paripurna beragenda penyampaian jawaban Gubernur Papua Barat Daya atas pandangan fraksi-fraksi DPRP terkait Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

Baca juga: Pendaftaran Calon Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Dibuka, SC Pastikan Musda II Transparan

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRP Anneke Lieke Makatuuk didampingi Ketua DPRP Ortis Fernando Sagrim. 

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan komitmen pemprov dan kabupaten/kota mendukung sasaran pembangunan nasional sesuai potensi daerah masing-masing. 

Baca juga: Tingkatkan Pengawasan SDA, Pemprov Papua Barat Daya Latih Aparatur di Bidang SIG

Keberhasilan pembangunan bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dituangkan dalam RKPD setiap tahun.

“Pengelolaan keuangan daerah harus diwujudkan dalam sistem terintegrasi melalui APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah,” katanya.

Baca juga: Buka Rakor TP PKK, Gubernur Papua Barat Daya: Fokus Pembangunan Selaras 10 Program Pokok 

Menanggapi sorotan fraksi mengenai konsistensi RPJMD, RKPD, dan APBD, Gubernur menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 telah mengadopsi pendekatan money follow program berbasis prioritas dan capaian pembangunan. 

Delapan program strategis daerah telah diintegrasikan ke dalam tema dan arah kebijakan RKPD 2026 serta diturunkan ke rencana kerja masing-masing perangkat daerah. 

Baca juga: Penjelasan Dewan Pembina soal Musda I HIPMI Papua Barat Daya: Sudah Selesai Ketum Siap Rangkul Semua

Ia mengakui, integrasi tersebut masih perlu diperkuat agar perencanaan dan penganggaran semakin sinkron, jelas, dan terukur.

Gubernur juga memaparkan dua langkah strategis menjadi fokus pemerintah pada tahun 2026. 

Pertama, review menyeluruh terhadap seluruh usulan program dan kegiatan perangkat daerah (PD). 

Setiap penggunaan anggaran wajib menjawab kebutuhan dasar masyarakat, selaras target RPJMD 2025–2029, serta tidak terjebak pada kegiatan seremonial atau administratif belaka.

“Setiap kegiatan dalam RKA 2026 harus berdampak ke masyarakat. Ini perhatian serius bagi seluruh PD,” ucap  Elisa.

Baca juga: Pemprov  Papua Barat Daya Nilai Kemampuan Siswa Objektif Lewat TKA untuk Penjurusan Tepat Guna

Kedua, penajaman prioritas pembangunan pada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya tekanakan APBD 2026 harus lebih mencerminkan keberpihakan terhadap pelayanan publik dan pembangunan jangka panjang berkelanjutan,” katanya.

Baca juga: Dinkes P2KB Papua Barat Daya Gelar Workshop Perencanaan Kebutuhan Kontrasepsi

Gubernur asal Maybrat itu mengatakan, tahun 2026 tidak ada lagi program bersifat seremonial, setiap rupiah harus menyentuh kebutuhan masyarakat. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)