DPRP Sahkan APBD Papua Barat Daya 2026, Pembangunan Fokus 4 Tema Ini

Ringkasan Berita:

• Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
• Pengesahan APBD bukan sekadar menutup masa sidang, tetapi meneguhkan komitmen bersama membawa Papua Barat Daya maju, mandiri, dan sejahtera.
• APBD 2026 disusun di tengah tantangan fiskal cukup berat. 
• Nota Keuangan 2026 memuat gambaran ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, strategi belanja, serta kebijakan pembiayaan. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun 2025 di Kota Sorong, Rabu (19/11/2025) malam.

Paripurna beragenda pendapat akhir fraksi-fraksi, permintaan persetujuan, dan penetapan Raperda APBD 2026 itu menjadi puncak rangkaian pembahasan antara DPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya.

Baca juga: APBD 2026 Papua Barat Daya Harus Pro Rakyat, Gubernur Elisa Kambu: Setop Program Seremonial

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pengesahan APBD bukan sekadar menutup masa sidang, tetapi meneguhkan komitmen bersama membawa Papua Barat Daya maju, mandiri, dan sejahtera.

“Saya apresiasi pimpinan dan anggota dewan atas kepemimpinan matang, sikap terbuka, dan rasa tanggung jawab selama pembahasan APBD,” ujarnya.

Menurut Elisa, dinamika dan perbedaan pandangan muncul di pembahasan justru memperkaya substansi APBD, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

APBD 2026 disusun di tengah tantangan fiskal cukup berat. 

Baca juga: Pendaftaran Calon Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Dibuka, SC Pastikan Musda II Transparan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat signifikan hingga mencapai sekitar Rp249 miliar, tapi pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan tajam dibanding 2025.

“Penurunan ini menjadi pengingat kemandirian fiskal harus terus kita upayakan secara serius dan konsisten,” katanya.

Baca juga: Tingkatkan Pengawasan SDA, Pemprov Papua Barat Daya Latih Aparatur di Bidang SIG

Nota Keuangan 2026 memuat gambaran ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, strategi belanja, serta kebijakan pembiayaan. 

Dokumen tersebut menekankan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan indeks pembangunan manusia sebagai dasar peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Visi pembangunan Papua Barat Daya 2026 diarahkan pada terwujudnya masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal.

Gubernur berharap DPRP Papua Barat Daya terus menjalankan fungsi pengawasan objektif dan profesional agar penggunaan APBD tepat sasaran.

“Komunikasi harmonis perlu kita jaga agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjelma menjadi program di tengah masyarakat,” katanya.

Baca juga: Buka Rakor TP PKK, Gubernur Papua Barat Daya: Fokus Pembangunan Selaras 10 Program Pokok 

Ia mengajak DPRP memantau dan memberikan rekomendasi mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada program prioritas.

Kepada seluruh perangkat daerah (PD), gubernur menegaskan, APBD adalah amanat rakyat wajib dipertanggungjawabkan. 

Baca juga: Pemprov  Papua Barat Daya Nilai Kemampuan Siswa Objektif Lewat TKA untuk Penjurusan Tepat Guna