Gubernur Papua Barat Daya Sentil ASN dan Pendataan Aset: Kalau Tak Bisa Bekerja, Siap Diganti

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan bersih dan professional.

Baca juga: Poltekpel Sorong Terima Hibah Rp1 M dari Disdikbud Papua Barat Daya, Dukung Peningkatan SDM Maritim

Langkah tegas penataan aset daerah dan penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD).

“Provini ini sudah jalan tiga tahun, pasti banyak aset yang dibelanjakan. saya ingin semuanya dilaporkan ada di mana, dipakai siapa, dan untuk apa,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pejabat di kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (13/10/2025).

Baca juga: Bawaslu RI Harap Pemilu 2029 di Papua Barat Daya Beradab: Butuh Tindakan Nyata Bukan Omon-omon 

 Mantan Bupati Asmat dua periode ini meminta setiap kepala dinas segera mendata dan verifikasi aset untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“ASN harus disiplin,” katanya. 

Pegawai yang belum mendapatkan penempatan resmi segera kembali ke instansi asal.

“Ini bukan soal kuasa, tapi soal aturan. Jangan sampai ada orang pegang jabatan tapi tidak bisa bekerja,” katanya.

Baca juga: 6 Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Papua Barat Daya Dilantik, Berikut Daftar Nama dan Jabatan

Menurut Pria Asal Maybrat itu, evaluasi kinerja ASN menyeluruh mulai tahun ini hingga tahun depan, memastikan efektivitas dan keseimbangan beban kerja di instansi.

Pemprov mempersiapkan penyerahan aset dan kawasan bersama Tim Penataan Ruang Daerah (TPRD), mulai bekerja dalam waktu dekat.

“Semua tergantung kesiapan para kepala perangkat daerah,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)

Baca juga: Papua Barat Daya dapat 10.000 H Lahan Sawah, Tanam Perdana di Sorong Selatan: Mentan Bakal Hadir