Gubernur Papua Barat Daya Luncurkan Program 1000 HPK di Raja Ampat, Fokus Cegah Stunting

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) meluncurkan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Kabupaten Raja Ampat, Rabu (10/9/2025). 

Program ini bertujuan mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang anak secara optimal.

Baca juga: FJPI Papua Barat Daya Beri Bantuan untuk Phiten, Balita Penderita Hidrosefalus dan Jantung Bocor

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan, bahwa periode 1000 HPK, dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, adalah fase krusial yang harus dijaga. 

"Generasi emas sehat, cerdas, dan produktif hanya bisa terwujud jika anak-anak mendapat asupan gizi dan perhatian optimal sejak dalam kandungan," ujarnya.

Dalam upaya menyukseskan program ini, Elisa menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Posyandu di setiap kampung. 

Ia menjelaskan, bahwa Posyandu memiliki peran vital dalam pemantauan tumbuh kembang anak serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

Baca juga: Berawan hingga Hujan Ringan di PBD, Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Kamis 11 September 2025

Pada acara peluncuran, Gubernur asal Maybrat itu membagikan paket makanan bergizi, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk ibu hamil dan balita.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya Naomi Netty Howay menjelaskan, bahwa program ini menargetkan 1.499 penerima manfaat di enam kabupaten/kota: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat.

Baca juga: Kesbangpol Papua Barat Daya Perkuat Kerukunan Umat Beragama Lewat Dialog

Program didanai anggaran sebesar Rp3,303 miliar ini akan berjalan secara bertahap. 

“Dana tersebut disalurkan ke rekening dinas kesehatan masing-masing daerah dan diteruskan ke puskesmas pelaksana,” katanya.

Baca juga: Kota Sorong Juarai Gala Siswa Indonesia SMP Provinsi Papua Barat Daya 2025

Naomi menambahkan bahwa program 1000 HPK ini mendukung target nasional menuju Generasi Emas 2045 dan sejalan dengan visi Papua Sehat. 

“Untuk mengevaluasi efektivitasnya, berat badan penerima manfaat akan diukur sebelum dan tiga bulan setelah intervensi gizi,” katanya. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)