Pj Gubernur Papua Barat Daya Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Mengapa di Jakarta?

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad melantik pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi, Jumat (19/5/2023).

Baca juga: 5 Bulan Gaji Guru PPPK Tersendat, Pj Gubernur Papua Barat Daya: Kepala Daerah Harus Kreatif

Sayangnya prosesi tersebut tidak dilaksanakan di Kota Sorong maupun wilayah lainnya di Papua Barat Daya, sehingga luput dari pemberitaan awak media.

Dari foto yang beredar, pelantikan dilaksanakan di Jakarta.

Baca juga: Lampu Merah Titik Rawan Kecelakaan Padam, Pj Wali Kota Sorong: Saya Sudah Perintahkan Kadishub

Masih dari foto tersebut tercatat 18 pejabat yang ditengarai sudah mengemban jabatan definitif, empat di antaranya perempuan.

Sosok dalam foto itu bahkan ada dua Pj kepala daerah, yakni Pj Wali Kota Sorong George Yarangga dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Baca juga: Hadiri Pelantikan PAN Papua Barat Daya, Uya Kuya: Orang Papua Ramah

TribunSorong.com masih menggali informasi mengenai posisi jabatan di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya yang telah diisi pejabat definitif tersebut.

Berikut ini nama-nama pejabat yang terekam dalam foto pelantikan:

1. George Yarangga;

2. Yan Piet Moso;

3. Rahman;

4. Viktor Salosa;

5. Septinus Lobat;

6. Jhoni Way;

7. Eda Doo;

8. Julian Kelly Kambu;

9. Suroso;

10. Edison Siagian;

11. Manase Jitmau;

12. Yacob Kareth;

13. Yusdi Lamatenggo;

14. Beatriks Msiren  Anggiluli;

15. Harjito;

16. Gamar Malabar;

17. Dr Naomi N Howay;

18. Vicente C Baay.

Seorang pejabat yang berada dalam foto tersebut Julian Kelly Kambu ketika dikonfirmasi via telepon mengiyakan perihal pelantikan tersebut.

Ditanya posisinya, lelaki yang akrab disapa Pace Lingkungan itu mengaku dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertahanan Papua Barat Daya.

"Iya, bapak tetap di tempat biasa di lingkungan hidup," kata Julian Kelly Kambu singkat, Jumat (19/5/2023) malam.

Penolakan tokoh adat

Sebelumnya diberitakan, lima tokoh adat dari sejumlah wilayah di Papua Barat Daya, meminta pemerintah daerah agar tidak gegabah dalam membagi porsi jabatan pada Provinsi ke-38 di Indonesia.

Kelima tokoh itu yakni Kepala Suku Imeko Eli Abisai (64), Kepala Suku Tehit Daniel Salamok (53), Kepala Suku Maybrat (78), Tokoh Adat Moi Melkianus Osok (58) dan Kepala Suku Tambrauw Ignasius Baru (74).

Permintaan kelima tokoh adat tersebut terungkap saat diwawancarai sejumlah awak media di Kota Sorong.

Tokoh Adat Moi Sorong Melkianus Osok (58) mengatakan, kehadiran Papua Barat Daya tidak serta-merta muncul begitu saja. 

"Papua Barat Daya dia hadir menjadi sebuah provinsi di Indonesia merupakan hasil dari sebuah perjuangan para tokoh di  Sorong Raya," ujar Melkianus kepada awak media, Selasa (9/5/2023).

Selama 20 tahun berjuang, pemerintah pusat kemudian mengirimkan sejumlah urusan dari Jakarta ke Sorong. 

Kedatangan utusan dari Jakarta di Sorong, agar bertemu dan meminta pendapat perihal rencana pengesahan Papua Barat Daya sebagai Provinsi Ke-38 di Indonesia. 

"Sebagai tokoh adat kami bersepakat agar kehadiran Papua Barat Daya, harusnya anak-anak setempat bisa diberikan ruang agar tampil di sana," tuturnya. 

Pasalnya, Kota Sorong, Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, hingga Raja Ampat memiliki banyak aset SDM.

Aset yang dimiliki oleh enam daerah di Papua Barat Daya, harusnya diprioritaskan dan harusnya menduduki posisi strategis.

Hanya saja, pada tataran praktik di lapangan, justru aset yang dimiliki oleh enam daerah di Papua Barat Daya tidak diprioritaskan di level provinsi.

"Kami merasa anak muda yang berkualitas justru tidak diakomodir, dan terabaikan di Provinsi Papua Barat Daya," ucapnya. 

Pria 58 tahun itu meminta agar Pj Gubernur Papua Barat Daya tidak melakukan lelang jabatan lebih dulu, sebelum daerah ini mendapat pemimpin yang definitif.

Oleh sebabnya, dirinya memandang penting agar saat pembagian jabatan harusnya dilaksanakan oleh pemerintah definitif serta mempertimbangkan anak daerah. 

"Di otsus sudah jelas jika pembagian sesuatu harus mempertimbangkan masing-masing kamar, seperti hak dari setiap daerah," jelasnya. 

"Jangan buat kehadiran provinsi ini menjadi masalah baru bagi masyarakat."

Melkianus berharap, setiap proses pembagian posisi di daerah ini harus ditunda, hingga ada pemerintah definitif.(tribunsorong.com)