Pemprov Papua Barat Serahkan Aset Tahap Pertama ke Papua Barat Daya Senilai Rp1,7 Triliun

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan berita acara rekonsiliasi persiapan penyerahan sejumlah aset tetap kepada Pemprov Papua Barat Daya.

Prosesi serah terima dari Plt Kepala BPKAD Papua Barat Agus Nurodi kepada Kepala BPKAD Papua Barat Daya Harjito tersebut berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Disita KPK, Aset Rp4,4 Miliar Pemda Sorong Selatan Digunakan Pensiunan 

Agus Nurodi mengatakan, sebelum penyerahan diawali rapat rekonsiliasi bersama Pemprov Papua Barat Daya guna menyiapkan data terkait aset tetap yang sebelumnya milik Pemprov Papua Barat.

"Rekonsiliasi ini berupa aset tetap seperti, tanah, peralatan mesin, gedung serbaguna dan lain sebagainya dari tujuh dinas yang ada di Papua Barat," katanya kepada kepada wartawan.

Baca juga: Disdukcapil Identifikasi Kampung Adat di Papua Barat Daya, Ajak Masyrakat Berperan Aktif

Selanjutnya, tambah Agus Nurodi, akan digelar rekonsiliasi berikutnya buat sejumlah aset tetap lainnya yang akan didata secara berkala.

Sementara itu, Harjito bersyukur karena tahap pertama disepakati ada sejumlah aset yang masuk dalam neraca keuangan senilai Rp1,7 triliun.

"Hari ini baru disepakati dari tujuh OPD (organisasi perangkat daerah) tersebut. Kami berharap sebelum masuk pembahasan APBD 2024, aset lainnya seperti Samsat, PU, dan yang lain, dimana saat ini masih menunggu perhitungan akan segera menyusul pada rekonsiliasi kedua nantinya," katanya.

Adapun aset tetap yang ditetapkan pada rekonsiliasi pertama yaitu pada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas sosial, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dinas perikanan dan kelautan, dan dinas peternakan.

Selain aset tetap, lanjut Harjito, ada juga penyerahan pegawai dari Papua Barat sebanyak 128 orang. Adapun UPT sekitar 300 orang yang akan menjadi prioritas kedua setelah penyerahan aset tetap.

"Secara teknis, kami Pemprov Papua Barat Daya sangat siap membiayai operasional dan gaji pengalihan pegawai maupun UPT," ucapnya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)