Diminta Dukung Demokrasi, Bupati Sorong Selatan: Anggaran Sudah Disiapkan

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli merespon tuntutan Forum peduli demokrasi Kabupaten Sorong Selatan yang meminta agar pemerintah daerah mendukung demokrasi.

Bupati Sorong Selatan menegaskan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung tahapan pemilu.

"Pemerintah daerah sudah menyiapkan  anggaran untuk KPU akan tetapi pada saat ini kami masih sibuk-sibuk, kalian menilai  pemerintah daerah ini tidak mendukung demokrasi sekiranya penyampaian kalian ini sangat keliru," tegasnya.

Baca juga: Didemo Lanjutkan Tahapan Pemilu, Bupati Sorong Selatan Kasihani Calon Anggota KPU yang Dicoret

Ia melanjutkan, sebagai kepala daerah pihaknya memiliki tanggungjawab kepada seluruh warga Sorong Selatan.

Putra Imekko ini melanjutkan, semua masyarakat yang menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga.

Baca juga: Forum Peduli Demokrasi Sorong Selatan Menentang Upaya Provokatif dan SARA dalam Pemilu 2024

Dirinya juga menyinggung mengenai aksi pencoretan nama Therianus Hubert Wugaje dan digantikan dengan Yulius Yarollo beberapa waktu lalu yang menyebabkan terjadinya aksi di halaman kantor KPU Sorong Selatan.

"Saya  sebagai bupati, saya punya tanggung jawab kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sini. Mereka punya aspirasi kita harus hadir bersama-sama," terangnya.

Baca juga: Tak Sekadar Bisa Merazia, Kasatlantas Sorong Selatan Minta Polisi Jadi Teladan Saat Berkendara

Ia melanjutkan, terkait dengan demo yang dilakukan di kantor KPU Sorong Selatan beberapa waktu lalu, dirinya sebagai pemerintah daerah harus memberikan kenyamanan bagi daerah ini.

"Saya sebagai pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus memberikan kenyamanan bagi daerah ini, apabila pemerintah daerah tidak hadir pada saat demo apakah sesuatu yang terjadi pada saat itu kalian bisa bertanggung jawab atas keamanan," tanya bupati.

Baca juga: Forum Peduli Demokrasi Sorong Selatan Menentang Upaya Provokatif dan SARA dalam Pemilu 2024

"Saya sebagai kepala daerah wajib untuk menjaga itu. Saya harus memfasilitasi mereka, sebab kalau saya tidak memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan ketua KPU RI, kalian meminta saya agar menjaga demokrasi, bagaimana tanggapan kalian dengan  keputusan KPU RI yang mana ada yang dirugikan karena ada keputusan KPU RI nomor 71 sudah menetapkan 5 orang dan itu semua sudah masuk sudah selesai tinggal mau dilantik tinggal mau dikukuhkan sudah ikut segala macam sampai baju  sudah diukur tiba-tiba ada keluar SK Nomor 75," urainya. (tribunsorong.com/Paulus Pulo)