PB PMII Berikan Catatan dan Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu

TRIBUNSORONG.COM,SORONG - Pemantau Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyoroti beragam persoalan yang sedang menghantui KPU dan Bawaslu.

Ada enam indikator penting yang disoroti PB PMII yakni asas penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan transparan, regulasi teknis pelaksanaan pemilu yang buruk, manajemen internal kelembagaan penyelenggara pemilu yang penuh koruptif, kolusi, nepotisme dan koncoisme.

Baca juga: PMII Papua Barat Daya Minta Pj Wali Kota Baru Miliki Program 100 Hari Kerja

"Selain itu terbukaan informasi publik yang sangat terbatas dan tertutup, sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang mengutamakan mobilisasi minim partisipasi, pola relasi dan koordinasi antar sesama lembaga pemilu yang buruk dan mengejar teknis, serta pola relasi dan koordinasi dengan publik yang sangat tertutup," ucap Hasnu lewat pesan Whatsaap kepada TribunSorong.com, Sabtu (14/10/2023).

Baca juga: PB PMII Desak KPK Klarifikasi Publik Bersihkan Nama Gus Imin dari Tudingan Korupsi

Menurut Hasnu, padahal pemilu merupakan momentum penting bagi rakyat untuk melahirkan kepemimpinan publik yang mapan secara gagasan.

Gejala paling fatal dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, jelas Hasnu, yakni menguatnya dinasti politik, konflik kepentingan dan intervensi parpol peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu.

Baca juga: PB PMII Desak KPI dan Bawaslu Sanksi Stasiun TV yang Munculkan Ganjar dalam Tayangan Azan

Di level penyelenggara pemilu, lanjut Hasnu, sejauh ini matinya kemandirian dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai perintah undang-undang.

Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu, lanjut Hasnu, diduga kuat menyelundupkan pasal-pasal tertentu untuk kepentingan kelompok kuat modal dan kuat kuasa.

Baca juga: PB PMII Sinyalir Potensi Kecurangan dan Polarisasi Politik Jelang Pemilu 2024

Parahnya lagi, jelas Hasnu, anggaran keuangan negara untuk sukses pemilu 2024 mendatang triliunan rupiah namun belum berbanding lurus dengan kualitas proses, kualitas pelaksanan dan kualitas hasil menuju pemilu 2024 mendatang.

Bawaslu dan KPU, ungkap Hasnu, hanya massif melaksanakan kegiatan seremonial dan refreshing tetapi berbanding terbalik dengan hasil yang disampaikan kepada publik.

Kemudian, lanjut Hasnu, di KPU dan Bawaslu banyak oknum genit dan nakal untuk selundupkan pasal-pasal terlarang yang dapat merusak pelaksanaan pemilu 2024 mendatang seperti ada upaya untuk mengatur regulasi teknis untuk meloloskan sumber keuangan dan dana kampanye dari keuangan jaringan narkopolitik dan hasil kejahatan lingkungan.

"Publik harus mengawas secara ketat menjelang pemilu 2024 yang mengarusutamakan kepentingan rakyat Indonesia," ujar Hasnu Kornas Pemantau PB PMII. (tribunsorong.com/aldytamnge)