Peneliti BRIN Bongkar 6 Akar Masalah di Papua Barat Daya Lewat Hasil Riset Kolaborasi

Hasil Riset Kolaborasi

Selain itu, Ketua Tim Riset Kolaborasi Prof Muhammad Mulyadi menjelaskan, timnya telah menyerahkan hasil riset kepada pemerintah dengan harapan bisa menjadi acuan.

"Satu di antara cara mendapatkan bukti adalah harus diawali dengan riset, karena semua masalah akan terangkat ke permukaan," ujar Mulyadi saat ditemui di Kota Sorong.

Baca juga: Beri Materi ke Mahasiswa Baru, Kepala Bapperida Papua Barat Daya Ajak Ciptakan Lapangan Kerja

Peneliti BRIN itu mengaku, enam persoalan dalam hasil riset kolaborasi semuanya berakar dari masalah kemiskinan ekstrem.

Pasalnya, persoalan kemiskinan tersebut akan mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan di masyarakat di Papua Barat Daya.

"Dari seluruh masalah tersebut kami ingin pemerintah bisa segera mengintervensi akar masalah agar tidak dibiarkan berlarut dan masyarakat bisa aktif," ucapnya.

Diketahui, enam persoalan yang masuk dalam hasil riset kolaborasi terdiri dari kemiskinan ekstrem, bantuan sosial bagi lansia, stunting, modal UMKM, literasi, dan pendidikan tinggi di Papua Barat Daya.

Pertama, kemiskinan ekstrem harus ditangani melalui kebijakan intervensi pemerintah, mencari akar masalah serta membuat strategi dan kebijakan. 

Baca juga: Kemendagri Evaluasi Pj Gubernur Papua Barat Daya, Musaad Paparkan 10 Capaian Program

Kedua, bantuan sosial lansia harusnya dimulai dengan membuat evaluasi dampak, peran kelompok, pengembangan program hingga berkolaborasi dengan swasta.

Ketiga, intervensi terhadap masalah stunting dimulai dari kolaborasi program, tim percepatan penurunan stunting, penelusuran dan dana kampung untuk stunting.

Keempat, pelaku UMKM harus dimulai dari pemberian modal usaha serta dukungan regulasi dan mitigasi resiko.

Baca juga: Pemkab Sorong Sebut Angka Kemiskinan Turun, Tahun 2023 Capai 26,88 Persen

Kelima, persoalan pendidikan tinggi, mulai dari seleksi orang asli Papua (OAP), beasiswa dan lainnya, sehingga diintervensi. 

Keenam, literasi dari data yang ada wilayah Papua Barat termasuk Papua Barat Daya berasa di angka 28,25 Tahun 2019.

Peningkatan literasi harus dimulai dari karakteristik sosial masyarakat, kebijakan pemerintah, karakter geografis, dan karakteristik budaya di Papua Barat Daya.

Mulyadi berharap, melalui hasil riset kolaborasi pemerintah bisa menjadikannya sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. (tribunsorong.com/safwan ashari)