Pj Wali Kota Sorong Copot Dua Pejabat, Eks Kabag Prokopim Sebut SK Cacat Administrasi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Eks Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Sorong Angelia J Wermasubun menilai surat keputusan (SK) pencopotan dirinya yang diteken Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong cacat administrasi.

Ia menyebut SK bernomor 800.1134/BKPSDM/2023 banyak kekeliruan yang diduga tidak diambil dari BKPSDM Kota Sorong.

"Saya tidak tahu nomor (penomoran SK) itu diambil dari mana," kata Angelia J Wermasubun kepada TribunSorong.com, Jumat (8/12/2023).

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Jelaskan Alasan Pencopotan Kepala BKPSDM dan Kabag Prokopim

Ia menambahkan, nama dirinya di dalam SK juga keliru, termasuk pangkat yang seharusnya IIID tetapi tertera III, begitu juga nama bagian.

Dalam surat itu juga tidak ada paraf koordinasi yang minimal ada asisten III yang membidangi kepegawaian atau sekretariat daerah (setda).

"Saya belum ambil langkah selanjutnya, hanya mau menjelaskan dan meluruskan soal SK itu. Saya sebagai ASN (aparatur sipil negar) tetap melaksanakan tugas," ucapnya.

Angelia J Wermasubun juga mempertanyakan pernyataan Pj Wali Kota Sorong tentang sikap loyalitas, tidak menyimpan rahasia pemerintah dan berafiliasi dengan calon tertentu dalam Pemilu 2024 sebagai dasar pencopoton.

Menurutnya, alasan tersebut tak berdasar, sebab selama bertugas selalu loyal menjalankan seluruh tugas yang diberikan.

"Kami bingung tidak loyal itu di mana, kami ini pagi sampai malam pun tetap mengawal kegiatan pj wali kota," ucapnya.

Baca juga: Resmikan Perpustakaan Daerah Kota Sorong, Septinus Lobat Dorong Digitalisasi Buku

Angelia J Wermasubun pun menegaskan tidak pernah berafiliasi dengan parpol maupun calon tertentu.

Selama ini dirinya tidak pernah mengumpulkan massa atau mengikuti kegiatan politik praktis yang mendukung calon tertentu.

Baca juga: Jokowi Panggil Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat ke Istana, RI 1 Tekankan 4 Poin, Soroti Stunting

Saking loyalnya, sebagai Kabag dirinya rela mengeluarkan uang pribadi guna menutupi operasional sembari menunggu pencairan anggaran.

Angelia J Wermasubun mengakui dirinya ada kedekatan dengan mantan wali kota, namun hubungan itu hanya sebatas urusan pesan memesan tiket.

"Kami hanya bantu pesan saja, itu tidak pakai uang kantor, makanya saya bingung," katanya.

Angelia J Wermasubun pun bingung terhadap tudingan membocorkan rahasia negara dan pemerintah, sebab ini tidak relevan dengan bidang tugas protokoler.

Dalam tugas pokok bagian protokoler tidak pernah memegang rahasia negara maupun pemerintah.

Hanya saja membuat jadwal kegiatan pimpinan lalu disebarkaan ke grup-grup WhatsApp pimpinan OPD maupun media.

"Kami tidak pernah tahu rahasia negara atau pemerintah itu tugas kami hanya buat jadwal kegiatan dan share ke grup Forkopimda dan grup media saja, darimana kami mau tahu rahasia negara," beber Angelia J Wermasubun.

Baca juga: Dorong Kesadaran Keselamatan Kerja, Politekpel dan DKKP Kota Sorong Gelar Pelatihan untuk Nelayan

Sebelumnya diberitakan, Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat mencopot Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karel Gefilem dan Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Angelia J Wermasubun dari jabatannya.

Selain kedua pejabat itu, seorang honorer yang merupakan anak buah Angelia juga diberhentikan.

Septinus Lobat menyatakan, alasan pencopotan murni penilaian dari pimpinan terhadap staf.

Baca juga: TP-PKK Kota Sorong Targetkan Stunting Turun Jadi 14 Persen, Jemima Elisabeth : Saya Optimis Bisa

Penilaian tersebut bukan hanya soal kinerja pekerjaan atau tanggung jawab saja tetapi juga bahasa tubuh.

"ASN (aparatur sipil negara) itu harus loyal dan jujur, terutama kepada atasan," ujar Septinus Lobat kepada TribunSorong.com via sambungan telepon, Kamis (7/12/2023) malam.

Alumnus Universits Gadjah Mada (UGM) ini menegaskan, ASN wajib menyimpan rahasia negara dan tidak boleh menyampaikan informasi pemerintah keluar dengan maksud tertentu.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Minta Orang Moi Bersatu dan Mohon Pengampunan Tuhan

Paling penting lagi tidak boleh berafiliasi dengan siapapun yang bukan pimpinannya, apalagi menjelang Pemilu 2024 karena gerak gerik harus dijaga.

"PNS juga harus melaksanakan perintah atasan, baik itu lisan maupun tertulis. Ini yang kadang-kadang tidak diindahkan oleh staf," ucap Septinus Lobat.

Dari beberapa poin itu, tambahnya, sebagai pimpinan perlu memberi sanksi kepada staf dengan dari jabatan yang diemban.

Itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)