Sah! Wahyudi Nakhodai PWI Papua Barat Daya, Rosmini Ketua Dewan Kehormatan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sejak 5 bulan ditunjuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Papua Barat Daya, Wahyudi resmi menjabat Ketua PWI Papua Barat Daya.

Ditetapkannya Wahyudi sebagi Ketua PWI Papua Barat Daya melalui hasil pemilihan secara langsung di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Dorong Kualitas Wartawan, SKK Migas KKKS Gandeng LPDS dan PWI Gelar Pelatihan Jurnalistik

Wahyudi bertarung bersama kandidat lainnya yaitu Olha Mulalinda pada sidang pleno IV pemilihan ketua PWI Papua Barat Daya.

Proses pemilihan berjalan sangat demokratis, kedua kandidat meneken pakta integritas dan menyampaikan visi misi sebagai komitmen dan syarat maju dalam pemilihan Ketua PWI Papua Barat Daya 2023-2028.

Dari 35 anggota biasa PWI Papua Barat Daya, Wahyudi mendapat dukungan terbanyak dengan meraih 22 suara, sedangkan Olha Mulalinda 13 suara.

Wahyudi menyatakan komitmennya, tetap solid dan merangkul semua anggota PWI Papua Barat Daya.

Baca juga: AJI Kota Jayapura Larang Jurnalis Jadi Juru Kampanye: Jangan Buat Preseden Buruk

Dia juga berpesan kepada seluruh anggota agar senantiasa menjaga kekompakan.

"Kami berkomitmen merangkul semua anggota PWI Papua Barat Daya dan berharap teman-teman semua harus solid membangun PWI Papua Barat Daya menjadi PWI yang maju di Tanah Papua," ujar Wahyudi.

Baca juga: Perkuat Ekosistem Pers di Tengah Gempuran Platform Digital Global, SPS Serukan Petisi Bali

Pemilihan Ketua PWI Papua Barat Daya juga disertai dengan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan yang diketuai oleh Rosmini wartawan senior Radar Sorong.

Pemilihan Dewan Kehormatan PWI diikuti oleh 3 wartawan senior di provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: IJTI Minta Jurnalis yang Nyaleg Segera Undur Diri, Ini Alasannya

Mereka adalah Rosmini, Joharman Silaen, dan Yakob Nauli. 

Rosmini berharap seluruh insan pers di wilayah Papua Barat Daya betul-betul menaati dan menerapkan kode rtik jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan Indonesia.

“Kami (DKP) juga minta insan pers harus  bekerja profesional dan tidak boleh melakukan pelanggaran kode etik profesi,” ucapnya. (tribunsoring.com/willem oscar makatita)