39.258 Kepala Keluarga di Papua Barat Daya Alami Kemiskinan Ekstrem, Data Maret 2024

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya dan Papua Barat menggelar forum konsolidasi daerah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Berkat Kolaborasi Pemprov dan TP PKK, Angka Stunting Papua Barat Daya Turun 17 Persen

Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan (Ekbang) Papua Barat Daya George Yarangga.

George Yarangga mengatakan, penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya per bulan Maret mencapai 39.258 kepala keluarga (KK).

“Jadi ini tersebar di enam Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya per bulan Maret 2023 dengan persentase sebesar 6,41 persen,” katanya saat memberikan sambutan.

Eks Pj Wali Kota Sorong itu bilang, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Papua Barat Daya dalam penanganan kemiskinan ekstrem. 

Baca juga: Waket II MRPBD Desak Pj Gubernur Papua Barat Daya segera Lantik Pejabat Eselon III-IV

Mulai dari program-program yang dicanangkan oleh Pj Gubernur seperti program perlindungan hari tua (Paitua), hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat kelanjutan. 

“Mulai dari pelatihan homestay dan pemandu wisata terkait, serta pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif untuk pelatihan pemasaran digital, serta pelaksanaan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi orang Papua,” ucapnya.

Yarangga menyebut Pemprov juga melakukan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas.

Selain itu juga ada penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat di bulan Ramadan 1445 Hijriyah.

“Serta pembagian sembako kepada semua masyarakat di semua daerah Provinsi Papua Barat Daya,” katanya.

Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Bakal Bangun Museum Otsus, Fopera Dorong Realisasi Tahun Ini

George Yarangga meyakini melalui beberapa upaya yang telah ia sebutkan dapat menjadi langkah cepat mengatasi kemiskinan ekstrem.

Tentunya membutuhkan komitmen dan konsistensi bersama untuk mengetas kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya maupun Papua Barat.

Baca juga: Pansel DPR Provinsi Otsus Belum Terbentuk, Begini Respons Pj Gubernur Mohammad Musaad

Melalui forum ini juga dapat menghasilkan langkah strategis yang nyata dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya dan Papua Barat.

“Penanganan kemiskinan ekstrem ini tidak hanya menjadi wacana semata, melainkan harus menjadi kerja Bersama,” pungkas dia. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)