MRPBD
Waket II MRPBD Desak Pj Gubernur Papua Barat Daya segera Lantik Pejabat Eselon III-IV
Wakil Ketua II MRPBD, Vincentius Paulinus Baru menilai pelaksanaan pemerintahan di provinsi ke-38 itu belum berjalan maksimal.
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Ketua (Waket II) Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya (MRPBD), Vincentius Paulinus Baru menilai pelaksanaan pemerintahan di provinsi ke-38 itu belum berjalan maksimal.
Menurutnya, salah satu factor adalah belum dilantiknya pejabat definitif esalon II dan esalon III.
Baca juga: Pimpinan MRPBD Resmi Dilantik, Alfons Kambu: Kami Siap Perjuangkan Hak OAP
Oleh karena itu, dia mendorong agar proses pelantikan bisa dilakukan secepatnya oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
“Saya kira perlu percepat pelantikan pejabat esalon II dan III, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” katanya kepada TribunSorong.com, Senin (11/3/2024).
Tak hanya mendesak pelantikan, Alumnus Magister Planologi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini meminta Pj Gubernur, memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada ASN orang asli Papua (OAP) yang pangkat dan golongannya memenuhi.
Baca juga: Pj Sekda Maybrat Hadiri Pelantikan Pimpinan MRPBD, Ferdinandus Taa Bangga Putra Maybrat Jadi Ketua
Untuk mengisi posisi jabatan esalon II dan esalon III yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi.
“Saat ini sudah banyak OAP memiliki pangkat dan golongan yang memenuhi syarat, sehingga tak boleh ragu-ragu lagi untuk memberikan kesempatan kepada mereka,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Pj Gubernur tidak ragu-ragu menempati ASN OAP menduduki jabatan esalon II dan esalon III.
Baca juga: Pj Gubernur Mohammad Musa’ad Lantik Pucuk Pimpinan MRPBD, Catatan Sejarah Provinsi Terbungsu
Seperti kepala dinas atau kepala bidang di setiap OPD yang melayani langsung masyarakat.
“Dinas-dinas yang melayani masyarakat secara langsung seperti Dinas PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan ataupun dinas yang lainnya bisa kasih kesempatan buat ASN OAP, karena SDM-nya sudah siap,” katanya.
“Jadi untuk dinas-dinas yang strategis seperti PUPR, harus kasih kesempatan kepada ASN OAP, karena SDM sudah siap untuk menduduki jabatan tersebut,” katanya lagi.
Dia menyatakan, hal ini untuk menjawab keberpihakan kepada OAP diera otonomi khusus (otsus) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
“Untuk keberpihakan dan menjawab otsus, maka harus memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah terbaik, guna menduduki jabatan esalon II dan esalon,” ujarnya. (/tribunsorong.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.