Total Caleg Perempuan Lolos DPR RI, Kemunduran Ratu Wulla Pengaruhi Keterwakilan 30 Persen

Menurut Nurul, diperlukan kebijakan yang lebih afirmatif kepada perempuan agar bisa mengantarkan minimal 30 persen perempuan di DPR.

Sistem proporsional daftar terbuka yang berlaku dalam empat kali pemilu terakhir terbukti tidak mampu mengantarkan keterwakilan perempuan yang memadai di parlemen.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia menerapkan mixed-member proportional agar mampu menghadirkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen. 

Caleg perempuan harus diberi kuota khusus sehingga representasinya memadai.

Lebih jauh, lanjut Nurul, anggota DPR perempuan mesti lebih meneguhkan kehadirannya di parlemen. Mereka mesti hadir dalam rapat-rapat dan aktif menyuarakan kepentingan rakyat. Meskipun jumlahnya sedikit, suara yang vokal dari sebagian anggota DPR perempuan bisa berdampak besar.

”Angka tidak selalu menjadi penentu. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi vokal menyuarakan kepentingan rakyat, akan sangat efektif di parlemen.

Tetapi, sekalipun jumlahnya besar, tapi tidak bersuara, maka angka itu tidak berarti apa-apa,” katanya.

Pengajar Hukum Pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, ekosistem politik di Indonesia membuat perempuan sulit meningkatkan keterpilihan secara signifikan.

Politik yang mahal dan berbiaya tinggi, persaingan ketat caleg internal dan caleg antarpartai, praktik jual beli suara yang masif, wilayah cakupan dapil yang luas, serta adanya pemilih yang belum terbuka terhadap kepemimpinan perempuan membuat peluang keterpilihan kaum hawa rendah.

”Ditambah lagi partai tidak optimal memberikan pengawalan, pendampingan, dan dukungan memadai bagi kerja-kerja pemenangan yang dilakukan caleg perempuan,” ujarnya.

Akibatnya, konfigurasi caleg perempuan yang menduduki kursi DPR akan tetap sama seperti di periode sebelumnya. 

Caleg perempuan berlatar belakang pengusaha, pesohor, dan bagian dari politik dinasti memiliki potensi besar untuk lolos.

Sebab, kekuatan modal kapital dan jejaring sosial di daerah sangat menentukan keterpilihan.

Menurut Titi, masih rendahnya persentase keterwakilan perempuan di DPR dapat berdampak pada sulitnya menghadirkan kebijakan yang inklusif dan ramah hak-hak perempuan. 

Caleg perempuan dengan persentase stagnan harus bekerja lebih keras untuk memberikan advokasi tentang isu dan kebijakan yang berpihak pada perempuan.