Bisakah Kuota CPNS 100 Persen untuk OAP? Begini Penjelasan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Otsus DPR Papua Barat akan mengawal aspirasi Forum Pencari Kerja (Pencaker) Papua Barat Daya. 

Aspirasi itu mengenai kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 100 persen untuk Orang Asli Papua (OAP). 

Baca juga: Pj Sekda Papua Barat Daya Janjikan Pedemo Bertemu Pj Gubernur, Ini Ancaman Pencaker jika Batal

Baca juga: Massa Pencaker OAP Tolak Berdialog dengan Pj Sekda Papua Barat Daya dan Wakil II Ketua MPRBD

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Karel Dedaida mengatakan, berdasarkan revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) melalui Peraturan Pemerintah (PP) 106 maka bisa diakomodir 100 persen.

“Kalau di Papua Barat itu sudah ada Perdasus manajemen ASN 80 persen OAP dan 20 persen non-OAP,” katanya kepada TribunSorong.com, Selasa (16/4/2024).

Ia menjelaskan, dalam PP 106 sudah tersebut telah disebutkan apabila ada kebutuhan ASN, gubernur bisa mengajukan.

“Makanya ini harus bicara dengan gubernur, kalau ada kebutuhan 100 persen mari kita usul melalui mekanismenya ke gubernur,” ucapnya.

Dijanjikan bertemu gubernur

Aksi damai yang digelar Forum Pencari Kerja (Pencaker) Papua Barat Daya di kantor gubernur, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Selasa (16/4/2024) sempat memanas. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Pencaker OAP Aksi Damai ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Ada Pedemo bak Wisudawan

Baca juga: Tuntut Kuota CPNS 100 Persen OAP, Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya: Tak Ada Kompromi

Pedemo yang ngotot ingin bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Mus'aad mencoba merangsek hendak memalang pintu masuk kantor gubernur.

Upaya tersebut kemudian diadang personel Polresta Sorong Kota dan Satpol PP.

Pengujuk rasa pun sempat menolak berdialog dengan Pj Sekda Papua Barat Daya Jhoni Way didampingi Wakil Ketua II MRPBD Paulinus Baru.

Setelah beberapa saat akhirnya pj sekda pun diberi kesempatan berbicara.

Baca juga: LMA di Sorong Selatan Berikan Rekomendasi Gratis Bagi Pencaker, Pengurus Pungut Biaya Ditegur

Jhoni Way berjanji akan mempertemukan pencaker dengan pj gubernur pada Kamis (18/4/2024).

“Sekarang pj gubernur tidak ada, Kamis baru bisa bertemu, tapi aspirasi bisa diserahkan ke kami,” katanya.

Baca juga: Pimpinan MRPBD Resmi Dilantik, Alfons Kambu: Kami Siap Perjuangkan Hak OAP

Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth menerima kesepakatan bertemu pj gubernur meskipun ada reaksi penolakan dari beberapa peserta aksi.

“Saya tegaskan, jika Kamis nanti gubernur tidak ada makan kami akan turunkan massa lebih banyak dan palang kantor gubernur dengan prosesi adat,” ujarnya. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)