Demo Pencaker OAP
Pj Sekda Papua Barat Daya Janjikan Pedemo Bertemu Pj Gubernur, Ini Ancaman Pencaker jika Batal
Pedemo yang ngotot ingin bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Mus'aad mencoba merangsek hendak memalang pintu masuk kantor gubernur.
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Jariyanto
lihat foto
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Aksi damai yang digelar Forum Pencari Kerja (Pencaker) Papua Barat Daya di kantor gubernur, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Selasa (16/4/2024) sempat memanas.
Pedemo yang ngotot ingin bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Mus'aad mencoba merangsek hendak memalang pintu masuk kantor gubernur.
Baca juga: BREAKING NEWS: Pencaker OAP Aksi Damai ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Ada Pedemo bak Wisudawan
Baca juga: Massa Pencaker OAP Tolak Berdialog dengan Pj Sekda Papua Barat Daya dan Wakil II Ketua MPRBD
Upaya tersebut kemudian diadang personel Polresta Sorong Kota dan Satpol PP.
Pengujuk rasa pun sempat menolak berdialog dengan Pj Sekda Papua Barat Daya Jhoni Way didampingi Wakil Ketua II MRPBD Paulinus Baru.
Setelah beberapa saat akhirnya pj sekda pun diberi kesempatan berbicara.
Jhoni Way berjanji akan mempertemukan pencaker dengan pj gubernur pada Kamis (18/4/2024).
“Sekarang pj gubernur tidak ada, Kamis baru bisa bertemu, tapi aspirasi bisa diserahkan ke kami,” katanya.
Baca juga: Tuntut Kuota CPNS 100 Persen OAP, Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya: Tak Ada Kompromi
Baca juga: Siap-siap Rekrutmen 1.000 Anggota Polri untuk Papua Barat Daya, Prioritas Putra Putri OAP
Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth menerima kesepakatan bertemu pj gubernur meskipun ada reaksi penolakan dari beberapa peserta aksi.
“Saya tegaskan, jika Kamis nanti gubernur tidak ada makan kami akan turunkan massa lebih banyak dan palang kantor gubernur dengan prosesi adat,” ujarnya.
100 persen OAP
Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth mengatakan, aspirasi murni yang disampaikan ialah meminta penerimaan CPNS pada Mei 2024 mendatang 100 persen OAP.
“Kami tidak pakai kompromi 80 atau 20 persen lagi, itu cukup generasi kemarin. Untuk kami yang sekarang wajib 100 persen,” katanya.
Menurutnya, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya hadir untuk orang Papua, sehingga sebagai generasi punya hak di atas tanah sendiri.
Baca juga: Dinas Pendidikan Provinsi PBD Upayakan Kuota Khusus Bagi OAP Ikut Seleksi di PKN STAN
Aspirasi yang disampaikan ini tidak hanya sampai ke daerah tapi akan dikawal ke pusat.
“Kami Bersama MRPBD dan DPRD Fraksi Otsus akan kawal sampai ke Jakarta,” ucap Jolvyn F Kareth.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.