Wakil Ketua II MRPBD Dukung Forum Pencaker, Siap Kawal Realisasi CPNS 100 Persen OAP

Data yang sudah dipegang itu, mulai dari pencaker SMA/SMK, S1 dan S2 itu semua akan disampaikan ke pemerintah.

“Kami buka pendataan secara online ke setiap kabupaten/kota di Papua barat Daya dan jumlahnya saya belum bisa sampaikan nanti saya sampaikan ke gubernur,” kata Jolvyn  F Kareth.

Baca juga: Hak Politik OAP pada Pileg Tersisih, MRPBD Target Pilkada Terpenuhi

Baca juga: LMA di Sorong Selatan Berikan Rekomendasi Gratis Bagi Pencaker, Pengurus Pungut Biaya Ditegur

Data itu, katanya lagi, akan dipresentasikan ke pj gubernur supaya pemerintah tahu bahwa pengangguran di Papua Barat Daya masih tinggi.

Padahal hari ini generasi Papua sudah banyak yang mendapat pendidikan tinggi namun lapangan pekerjaan terhadap OAP justru semakin sempit.

“Pemekaran jalan terus, sekarang sudah ada enam provinsi tapi pengangguran khusus anak Papua masih banyak,” ucapnya.

Tolak berdialog

Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (16/4/2024).

Massa tiba di kantor yang berlokasi di kompleks kantor Wali Kota Sorong tiba sekitar pukul 11.40 WIT setelah sebelumnya mengawali aksi di depan Taman Sorong City.

Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya Jhoni Way bersama Wakil Ketua II MRPBD Paulinus Baru kemudian menemui para pedemo.

Para pengunjuk rasa menolak berdialog dengan kedua pejabat tersebut karena yang mereka ingin temui adalah Pj Gubernur Mohammad Musa'ad.

"Kami minta Pj Gubernur hadir di sini, masa ini demi kepentingan nasib OAP, gubernur tidak bisa hadir," kata pengunjuk rasa.

"Kalau bisa protokol telepon gubernur, kami datang ini perjuangan nasib generasi kami, gubernur harus lihat ini."

Pencaker meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya memprioritas OAP dalam penerimaan CPNS.

Menurut mereka, provinsi ke-38 ini hadir karena perjuangan orang Papua, sehingga pj gubernur harus melihat persoalan ini. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)