Wakil Ketua II MRPBD Dukung Forum Pencaker, Siap Kawal Realisasi CPNS 100 Persen OAP

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Vincentius Paulinus Baru turut menyambut massa dari Forum Pencari Kerja (Pencaker) yang berunjuk rasa di kantor gubernur, kompleks kantor Wali Kota Sorong, Selasa (16/4/2024).

Ia mengatakan, sebagai lembaga kulutur, MRPBD akan mengawal aspirasi agar kehadiran provinsi ke-38 di Indonesia ini memberi peluang bagi Pencaker Orang Asli Papua (OAP).

“Kami harap pj gubernur (Mohammad Musa'ad) hadir pada Kamis nanti menerima aspirasi ini,” kata Vincentius Paulinus Baru kepada TribunSorong.com.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pencaker OAP Aksi Damai ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Ada Pedemo bak Wisudawan

Baca juga: Pj Sekda Papua Barat Daya Janjikan Pedemo Bertemu Pj Gubernur, Ini Ancaman Pencaker jika Batal

Ia bilang, MRPBD juga akan berjuang agar aspirasi penerimaan CPNS 100 persen untuk OAP bisa diwujudkan.

Soal nanti apakah terjawab 100 persen atau tidak, paling penting saat ini adalah tahap perjuangan.

"Kalau bisa 100 persen kenapa tidak (direalisasikan, red),” ucap Vincentius Paulinus Baru.

Forum Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi damai di kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (16/4/2024).

Tak ada kompromi

Ketua Forum Pencaker Papua Barat Daya Jolvyn F Kareth mengatakan, aspirasi murni yang disampaikan ialah meminta penerimaan CPNS pada Mei 2024 mendatang 100 persen OAP.

“Kami tidak pakai kompromi 80 atau 20 persen lagi, itu cukup generasi kemarin. Untuk kami yang sekarang wajib 100 persen,” katanya.

Baca juga: Bisakah Kuota CPNS 100 Persen untuk OAP? Begini Penjelasan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat

Baca juga: Kompleksitas Hak-hak OAP, Pj Gubernur Musaad Minta MRP se-Tanah Papua Tingkatkan Tugas dan Fungsi

Menurutnya, Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya hadir untuk orang Papua, sehingga sebagai generasi punya hak di atas tanah sendiri.

Aspirasi yang disampaikan ini tidak hanya sampai ke daerah tapi akan dikawal ke pusat.

“Kami Bersama MRPBD dan DPRD Fraksi Otsus akan kawal sampai ke Jakarta,” ucap Jolvyn  F Kareth.

Lanjutnya, jumlah Pencaker OAP di Papua Barat Daya sudah terdata dan akan dibuka ke hadapan Pj Gubernur Mohammad Musa'ad.

Aksi demo damai ini digelar bukan hanya mencari perhatian pemerintah saja tetapi berdasarkan data.

Data yang sudah dipegang itu, mulai dari pencaker SMA/SMK, S1 dan S2 itu semua akan disampaikan ke pemerintah.

“Kami buka pendataan secara online ke setiap kabupaten/kota di Papua barat Daya dan jumlahnya saya belum bisa sampaikan nanti saya sampaikan ke gubernur,” kata Jolvyn  F Kareth.

Baca juga: Hak Politik OAP pada Pileg Tersisih, MRPBD Target Pilkada Terpenuhi

Baca juga: LMA di Sorong Selatan Berikan Rekomendasi Gratis Bagi Pencaker, Pengurus Pungut Biaya Ditegur

Data itu, katanya lagi, akan dipresentasikan ke pj gubernur supaya pemerintah tahu bahwa pengangguran di Papua Barat Daya masih tinggi.

Padahal hari ini generasi Papua sudah banyak yang mendapat pendidikan tinggi namun lapangan pekerjaan terhadap OAP justru semakin sempit.

“Pemekaran jalan terus, sekarang sudah ada enam provinsi tapi pengangguran khusus anak Papua masih banyak,” ucapnya.

Tolak berdialog

Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (16/4/2024).

Massa tiba di kantor yang berlokasi di kompleks kantor Wali Kota Sorong tiba sekitar pukul 11.40 WIT setelah sebelumnya mengawali aksi di depan Taman Sorong City.

Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya Jhoni Way bersama Wakil Ketua II MRPBD Paulinus Baru kemudian menemui para pedemo.

Para pengunjuk rasa menolak berdialog dengan kedua pejabat tersebut karena yang mereka ingin temui adalah Pj Gubernur Mohammad Musa'ad.

"Kami minta Pj Gubernur hadir di sini, masa ini demi kepentingan nasib OAP, gubernur tidak bisa hadir," kata pengunjuk rasa.

"Kalau bisa protokol telepon gubernur, kami datang ini perjuangan nasib generasi kami, gubernur harus lihat ini."

Pencaker meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya memprioritas OAP dalam penerimaan CPNS.

Menurut mereka, provinsi ke-38 ini hadir karena perjuangan orang Papua, sehingga pj gubernur harus melihat persoalan ini. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)