Pembangunan di Papua Barat Daya
Pembangunan Kantor Pemerintahan Papua Barat Daya Nihil Progres, DPR RI: Malah Stadionnya Dicat Bagus
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat berkunjung ke lahan perkantoran di Kilometer (KM) 16, Kota Sorong, Senin (27/5/2024).
Penulis: Petrus Bolly Lamak | Editor: Ilma De Sabrini
TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pembangunan Kantor Pemerintahan Papua Barat Daya nihil progres.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat berkunjung ke lahan perkantoran di Kilometer (KM) 16, Kota Sorong, Senin (27/5/2024).
Baca juga: Pj Gubernur Papua Barat Daya Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024, Polda Papua Barat Dapat Rp55 M
Kunjungan itu dihadiri juga oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Musa'ad, dan Forkopimda Papua Barat Daya.
Ahmad Doli Kurnia mengatakan, tujuan kedatangan mereka memastikan pemerintahan daerah otonomi baru (DOB) berjalan dengan baik.
"Kami melakukan kunjungan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan di empat DOB," katanya.
Politisi Golkar itu merasa kecewa setelah meninjau lokasi pembangunan kantor pemerintahan Papua Barat Daya.
Ia bilang, satu setengah tahun yang lalu Komisi II DPR RI meninjau langsung lokasi tempat pembangunan kantor pusat pemerintahan provinsi baru ini.
Baca juga: Kompleksitas Hak-hak OAP, Pj Gubernur Musaad Minta MRP se-Tanah Papua Tingkatkan Tugas dan Fungsi
Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada progres pembangunan padahal stadion Wombik sudah diratakan.
"Bayangan saya, stadion sudah rata ada calon kantornya. Ternyata masih sama saja malah tambah bagus stadionnya karena dicat," ucapnya.
Baca juga: Peluncuran Tahapan Pilkada 2024, Pj Gubernur Papua Barat Daya Ajak Semua Pihak Bersinergi
Ia berujar, usai kunjungan tersebut bersama Wamendagri dan pihak Pemprov Papua Barat Daya akan rapat dan mencari solusi terbaik.
"Ini PR bagi kami dan Wamendagri agar segera koordinasi dengan kementerian lain. Bangsa ini punya niat proses percepatan pembangunan di tanah Papua, itu yang mendasari kami memekarkan empat provinsi baru di Papua ditengah moratorium pemekaran," pungkas dia. (tribunsorong.com/petrus bolly lamak)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.