Kokoda dan Kokoda Utara Sorong Selatan Fokus Intervensi Stunting, Program Jangka Pendek Jatah Dinkes

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Wilayah Kokoda dan Kokoda Utara menjadi fokus penanganan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Kepala Seksi (kasi) Kesehatan Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sorong Selatan Anita Ariance Howay menjelaskan, di Kokoda semula jumlah kasusnya tercatat 318 orang.

“Setelah dinkes dan lintas sektor di distrik melaksanakan penanganan, kasus stunting turun menjadi 98 orang pada 2024,” ujarnya kepada TribunSorong.com di Teminabuan, Senin (3/6/2024).

Baca juga: 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, Pemkab Sorong Selatan Kerja Keras Kejar Target 18

Baca juga: Ratusan PPPK Guru-Nakes Terima SK, Bupati Samsudin Anggiluli Tekan Kasus Stunting dan Putus Sekolah

Menurutnya, angka penurunan stunting cukup signifikan meski demikian harus terus bekerja keras menuntaskannya, sebab anak-anak merupakan generasi emas masa depan.

Anita menyebut, upaya penanganan di antaranya koordinasi konvergensi, pemberian makan bayi dan anak (PMBA), melatih kader dan PKK distrik, hingga tindak lanjut pemberian makanan tambahan kepada anak-anak yang stunting dan juga ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan 1.000 hari pertama kehidupan.

Baca juga: Sekda Sorong Selatan: Stunting dan Kemiskinan Ekstrim jadi Fokus Musrembang RKPD 2024

Baca juga: Berkat Kolaborasi Pemprov dan TP PKK, Angka Stunting Papua Barat Daya Turun 17 Persen

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan sumbangsih melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Otsus, dan Dana Alokasi Umum (DAU) buat mendukung penanganan stunting di Sorong Selatan.

Menurut Anita, Dinkes Sorong Selayam masih mengalami kendala penanganan stunting.

“Kita tidak bisa lihat dari 30 persen intervensi spesifik yang dilakukan, tetapi harus didukung dari 70 persen intervensi sensitif dari perangkat daerah terkait. Dinkes hanya mengintervensi jangka pendek sehingga butuh keterlibatan perangkat daerah terkait dalam intervensi jangka panjangnya," katanya.

Anita menambahkan, kondisi geografi Sorong Selatan yang luas sehingga butuh dukungan anggaran itu juga menjadi prioritas dalam menuntaskan stunting.

Angka terus menurun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sorong Selatan, Papua Barat Daya fokus pada persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Santos Wifredo Baay mengatakan, program penanganan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sorong Selatan 2025.

“Data prevalensi stunting itu ada dua alat ukur, yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM),” ujarnya kepada TribunSorong.com, Senin (3/6/2024).

Baca juga: 39.258 Kepala Keluarga di Papua Barat Daya Alami Kemiskinan Ekstrem, Data Maret 2024

Baca juga: Road Show Tekan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem ke Sorong Selatan, Pemprov Salurkan Berbagi Bantuan

Ia menjelaskan, sejak 2021 sampai saat ini, kasus stunting di Sorong Selatan cenderung menurun.

Data SSGI, pada 2021 tercatat berada di 39,4 persen lalu turun menjadi 36,7 persen pada 2022, selanjutnya di angka 31,3 persen pada 2023.

Adapun data e-PPGBM, hasil survei riil dari Januari-Desember 2021 sebesar 34 persen, turun 33 persen di 2022, kemudian menjadi 21,4 persen pada 2023.

"Kalau bedasarkan e-PPGBM itu turunnya signifikan 11 persen, sedangkan SSGI turunnya sebesar 5,4 persen," Santos.

Dalam penganan stunting, lanjutnya, ada delapan aksi konvergensi dan yang terlibat dari lintas perangkat daerah, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, hingga dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Baca juga: Hingga 2024, Distrik Kais Sorong Selatan Masih Jadi Sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Baca juga: Tim Survei dari Kementerian PUPR Terjun Survei Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Sorong Selatan

Ada penanganan yang sifatnya inovasi seperti pemilihan rumah gizi, genting padu, dan orang tua asuh.

“Stunting kalau mau langsung hilang itu sulit, tetapi minimal kita turunkan secara perlahan-lahan, dan tidak bisa menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja,” ujar Santos.

Ia menambahkan, kasus stunting di Sorong Selatan tersebar di sejumlah wilayah.

Baca juga: Percepat Penurunan Stunting, Dinkes Papua Barat Daya Bina Kader Motivator Kadarzi

Baca juga: Cegah Stunting, Kostrad Lewat Program TNI Manunggal Air Bangun 7 Titik Air Bersih di Kota Sorong

Kondisi geografis yang luas serta terbagi dalam tiga wilayah besar menjadi kendala dalam mengintervensi program-program penanganan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah satu di antaranya membentuk tim.

"Perencanaan program dan subkegiatan pada 2025 itu kita fokus pada penanganan stunting, bukan berarti program lain tidak penting," kata Santos.

Baca juga: Polres Sorong Selatan Adakan Bakti Kesehatan Gelar 90, Bagikan Nutrisi ke Ibu Hamil & Anak Stunting

Baca juga: BKKBN Papua Barat Komitmen Cegah Stunting Melalui Program KB Berkualitas

Ia melanjutkan, jika berpegang dan disiplin pada standar pelayanan minimum (SPM) yang dikeluarkan pemerintah pusat, kasus stunting akan terus menurun.

Stunting beririsan dengan pelayanan minimal, sehingga warga berhak mendapatkan pelayanan tersebut.

“Kepada pada stakeholder terkait diharapkan mengawal RKPD yang mana pada saat penganggaran pimpinan perangkat daerah tetap berpegang pada rencana awal, sehingga akan berbanding lurus dengan apa yang menjadi masalah di kabupaten,” kata Santos. (tribunsorong.com/desianus watho)