DPK GMNI Unamin Unjuk Rasa soal Kriminalitas di Kota Sorong, Tuntut 9 Hal ke Pemkot

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Hukum Unamin Sorong, Fisip Unamin Sorong dan Trisakti Universitas Victory Sorong menggelar unjuk rasa terkait maraknya kriminalitas di Kota Sorong.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di halaman Kompleks kantor Walikota Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Baca juga: Generasi Muda Moi Minta Pemerintah Tak Tutup Mata soal Aksi Masyarakat Adat Suku Moi dan Awyu di MA

Pantauan TribunSorong.com masa aksi berorasinya hampir satu jam.

Mereka meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong Septinus Lobat menemui masa aksi.

Namun, Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat sedang tidak berada di kantornya, karena tengah dinas ke luar kota.

Meskipun demikian,  Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Sorong Tamrin Tajuddin menemui para pendemo guna mendengarkan aspirasi mereka.

"Atas nama Pemerintah Kota Sorong kami Apresiasi apa yang menjadi tuntutan GMNI Kota Sorong," kata Thamrin Tajuddin di depan Kantor Wali Kota Sorong.

Baca juga: Gelar Aksi Demo Tolak RUU Penyiaran, Ini Poin Pernyataan Sikap Solidaritas Jurnalis PBD

Aspirasi yang di sampaikan kepada Pemerintah Kota Sorong, imbuhnya, demi perbaikan pemerintah daerah agar lebih baik.

Dia menilai, GMNI Kota Sorong telah memberikan kritikan bagi pemerintah daerah terkait situasi yang terjadi saat ini.

Baca juga: PERMAHI Sorong Somasi 2 Pimpinan Polisi soal Aksi Represif ke Mahasiswa, Suruh Buka Aturan

Oleh karena itu, dirinya berharap agar mahasiswa dapat terus mengawal jalannya pemerintah daerah.

"Mari kita duduk bersama-sama, berkepala dingin memberikan masukan-masukan yang dianggap baik," katanya

Dirinya juga menjelaskan,  aksi unjuk rasa hari ini berjalan aman dan lancar tanpa ada keributan dan kericuhan.

Baca juga: Oknum Honorer Kelurahan Makbalim Diduga Korupsi, Warga SP 4 Minta Transparansi Anggaran

Berikut sembilan poin tuntutan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong:

1. Mendesak Walikota Sorong untuk meningkatkan alokasi anggaran keamanan kota guna mendukung peningkatan jumlah personel polisi terkait fasilitas keamanan dan program pencegahan kriminalitas.
2. Meminta kepada Pemerintah Walikota Sorong untuk memasang CCTV di area publik dan di area rawan kriminalitas serta peningkatan penerangan jalan di seleruh kota, terutama di daerah yang minim pencayahayaan.
3. Meminta peningkatan frekuensi dan jangkauan patroli polisi serta pembangunan pos-pos keamanan di titik-titik strategis yang sering terjadi tindak kriminalitas.
4. Meminta pengaktifan kembali dan penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan dukungan pemerintah kota Sorong serta perlibatan aktif komunitas dalam menjaga keamanan lingkungan.
5. Meminta Pemerintah Kota Sorong agar di lakukanya edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kriminalitas kepada masyarakat, ter.asuk sosialisasi tentang cara pelaporan tindak kriminal dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.
6. Mendesak penyelesaian cepqt dan transparan terhadap kasus-kasus kriminal yang terjadi serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
7. Menuntut adanya evaluasi berkala dan transparan kinerja aparat keamanan serta program-program yang telah dijalankan untuk memastikan evektivitas penanganan kriminalitas di Kota Sorong.
8. Meminta peningkatkan fasilitas dan sarana penunjang keamanan seperti kendaraan patroli, alat komunikasi dan peralatan lain yang dibutuhkan oleh aparat keamanan.'Menuntut pembentukan tim khusus yang bertugas menangani dan menyelidiki kasus-kasus kriminalitas yang kompleks dan membutuhkan penanganan Khsusu. (tribunsorong.com/aldytamnge)