Pilkada di Papua Barat Daya
Cegah Politik Praktis, Bawaslu Sorong Selatan Keluarkan Edaran soal Netralitas ASN di Pilkada 2024
Ia menyebut, Bawaslu telah mengeluarkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Day soal netralitas ASN menjelang pilkada.
Penulis: Desianus Watho | Editor: Jariyanto
TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - KetuabBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sorong Selatan Akmal Muntasir mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: KPU PBD Buka Suara soal Kisruh Perselisihan Hasil Pemilu Partai Demokrat
Baca juga: Ketua Panwas Distrik Wayer Sorong Selatan Jelaskan Tentang Pembayaran Honor PKD
Ia menyebut, Bawaslu telah mengeluarkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Day soal netralitas ASN menjelang pilkada.
"Surat ini dalam rangka pencegahan kepada ASN serta mengantispasi keterlibatan dalam politik praktis," ujar Akmal, Sabtu (15/6/2024).
Ia menegaskan, Bawaslu kan menindaklanjuti temuan atau laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran dan aktivitas lainnya karena sudah ada tahapan yang dikeluarkan.
Baca juga: Peluncuran Tahapan Pilkada 2024, KPU Sorsel Ingatkan Pentingnya Berikan Hak Suara
Baca juga: Tensi Politik Pilkada Maybrat Tinggi, Kapolres Ruben Bentuk 7 Pos Rayon dan Terjunkan 630 Personel
Akmal melanjutkan, secara aturan ASN yang maju dalam pilkada harus mengundurkan diri paling lambat setelah adanya penetapan calon oleh komisi pemilihan umum (KPU).
"Kami akan fokus melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kepada badan ad hoc dari tingkat distrik hingga kampung, mengingat tensi pilkada berbeda dengan pemilu," ucapnya.
Baca juga: KPU Sorsel Pilih Tri dan Kora Jadi Maskot Pilkada 2024, Representasi Semangat Demokrasi
Baca juga: Berpotensi Ganggu Kamtibmas Pilkada 2024, Polres Sorong Selatan Razia Miras dan Narkoba
Akmal mengatakan, berkaca dari pemilu serentak sebelumnya, dalam pilkada ini harus lebih memperkuat sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kapasitas dalam memahami tugas dan fungsi badan ad hoc.
"Penguatan dan peningkatan bagi badan adhock perlu dilakukan, agar persoalan yang terjadi pada pemilu tidak terjadi pada pilkada mendatang," kata Akmal. (tribunsorong.com/desianus watho)
Suku Tehit Kabupaten Sorong Beri Dukungan Politik untuk Johny Kamuru Maju Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Pj Bupati Maybrat Diskusi Netralitas ASN di Pilkada 2024 dengan Pejabat Ditjen Otda Kemendagri |
![]() |
---|
Dinilai Mampu Bawa Perubahan, Kepala Suku Bintuni Dukung Wayangkau Maju Pilkada Gubernur PBD |
![]() |
---|
Tenaga Ahli Pimpinan MPR Siap Bertarung di Pilkada PBD, Simak Visi Misi dan Program Prioritasnya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.