Kebebasan Pers

Draf RUU Penyiaran Mengkhawatirkan, Dewan Pers Suarakan dalam Rapat UNESCO di Kroasia

Sapto berpendapat itu berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia dan selayaknya semua peduli dan memberi perhatian.

Editor: Jariyanto
dewanpers.or.id
Anggota Dewan Pers A Sapto Anggoro menyampaikan masukan dalam rapat United Nation Educational, Sciencetific, and Cultural Organization (UNESCO) tentang Tata Kelola Platform Digital di Dubrovnik, Kroasia pada 19 Juni 2024. 

Ada juga Ketua Koalisi Damai, Wijayanto, SIP, MSi, PhD yang juga wakil rektor Universitas Diponegoro memimpin koalisi.

Dari Mafindo dihadiri Setiaji Eko Nugroho dan Ecpat oleh Oviani Fathul Jannah.

Baca juga: BANGGA! Bupati Raja Ampat Terima Sertifikat Geopark dari UNESCO

Dalam paparannya, Rahmat Bagja yang menjadi pembicara di hari pertama diskusi menyampaikan, pengalamannya mengawasi dan mengelola pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung baik, karena kolaborasinya dengan Koalisi Damai yang aktif memberikan masukan mengenai pengelolaan isu media dan pendekatannya.

“Guideline yang telah disusun oleh UNESCO dan diterjemahkan oleh kawan-kawan Koalisi Damai sangat membantu pelaksanaan dan eksekusi Bawaslu pada Pilpres 2024,” kata Rahmat.

Wijayanto yang mewakili Koalisi Damai cukup aktif dalam melakukan diskusi di UNESCO.

Selain sebagai pembicara resmi, dia juga terlibat aktif dalam kelompok-kelompok ahli selama diskusi berlangsung.

Dia juga menyampaikan perkembangan mengenai pelaksanaan Pilpres 2024.

Baca juga: Raja Ampat Sandang UNESCO Global Geopark, Bupati: Anugerah Alam dari Tuhan untuk Anak Cucu

Wakil Rektor Undip yang juga dosen politik dengan disertasi tentang media Kompas ini menyampaikan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024 dalam konteks komunikasi dan damai, dalam arti memperkecil potensi konflik.

Kunci sukses itu, menurut Wijayanto, antara lain karena kolaborasi dengan Bawaslu dan Komisi Pemilu Indonesia, memonitor ruang publik terutama yang digital, membangun dialog dengan partai-partai peserta pemilu dan lain-lain. 

"Kami meminta mereka, para pemimpin partai, untuk menandatangani pemilu damai. Berkat fasilitasi Bawaslu dan KPU, itu bisa berhasil,” tutur Wijaya sembari menambahkan tantangan berikutny adalah tentang pelaksanaan pilkada. (*/tribunsorong.com)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved