Raja Ampat
Forum Pencaker Raja Ampat Temui MRPBD, Bahas Aspirasi Penerimaan CPNS
Forum Pencari Kerja (Pencaker) Kabupaten Raja Ampat audiens dengan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Kamis (25/7/2024).
Penulis: Ismail Saleh | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM, WAISAI - Forum Pencari Kerja (Pencaker) Kabupaten Raja Ampat audiens dengan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Kamis (25/7/2024).
Audiens itu dipimpin Ketua Pokja Adat MRPBD Mesak Mambraku, di mana pencaker menyampaikan aspirasi terkait penerimaan CPNS di Raja Ampat.
Baca juga: MRPBD Audiens dengan Bupati AFU, Bahas Giat Mahasiswa Papua di Pulau Sauwandarek Raja Ampat
Forum Pencaker Raja Ampat mencatat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat telah mengumumkan formasi CPNS dengan kuota 5.347 orang.
Namun, saat ini hanya 223 formasi yang sedang direkrut dan diterima melalui seleksi administrasi.
Olehnya para pencaker meminta kejelasan dari Pemkab Raja Ampat soal keterbukaan penerimaan CPNS.
Menanggapi itu, Ketua Pokja Adat MRPBD Mesak Mambraku mengatakan, rekrutmen merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Manajemen ASN, khususnya Pasal 29.
Baca juga: Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru SD, Anggota MRPBD Selly Kareth Prihatin Casis OAP Minim
Menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota harus mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) dalam usulan kebutuhan, pelaksanaan penerimaan, dan pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu.
"Kami mengharapkan agar seluruh pemerintah dalam melaksanakan kebutuhan ASN harus melakukan koordinasi dengan lembaga kultur agar memastikan keberpihakan dan pemberdayaan terhadap OAP," ujarnya.
Baca juga: Batasi Penjualan Produk Lokal Papua, MRPBD Dorong Perdasus Pedagang Mama Papua
Selain isu rekrutmen ASN, kata dia, forum pencaker juga membahas berbagai sektor lain yang menjadi perhatian MRPBD.
Mambraku menegaskan, lembaga MRPBD akan mengadakan audiensi langsung bersama kelompok atau forum pencaker dengan Pemkab Raja Ampat guna mendengar dan menindaklanjuti aspirasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga.
"Dengan adanya audiensi ini, kami berharap dapat menciptakan solusi yang lebih baik untuk semua pihak dan meningkatkan transparansi serta inklusivitas dalam proses rekrutmen berbagai sektor," pungkas dia. (tribunsorong.com/ismail saleh)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.