Program FOLU Net Sink 2030 dan Langkah Antisipasi Konflik Lahan Adat di Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Program Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 diproyeksi akan ikut mengakomodir hak masyarakat atas tanah adat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Baca juga: Cegah Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Pusat Dorong Program FOLU Net Sink 2030 di Sorong

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Prof Haruni Krisnawati menjelaskan, program FOLU Net Sink 2030 ini akan dibuat rencana kerja terkait perlindungan kawasan hutan.

"Program FOLU Net Sink 2030 tak hanya fokus ke isu emisi gas rumah kaca, namun juga akan konsen ke hak masyarakat adat," ujar Prof Haruni kepada TribunSorong.com di Kota Sorong, pada Rabu (11/9/2024).

Oleh karena itu, melalui sosialisasi hingga penyusunan rencana kerja program FOLU Net Sink 2030 di Papua Barat Daya ini juga melibatkan para tokoh masyarakat adat.

Sehingga, nantinya setiap kebijakan atau langkah ke depan tidak terjadi semacam tumpang tindih izin di atas wilayah milik masyarakat adat se-Papua Barat Daya.

"Kita mau masyarakat adat dalam program FOLU Net Sink 2030 ini bisa dilibatkan, agar potensi konflik pengelolaan lahan akan diminimalisir di Papua Barat Daya," katanya.

Baca juga: Wujudkan Pilkada Bermartabat, KPU Papua Barat Daya Imbau Warga Tak Terpancing dengan Isu Provokatif

Rencananya, dalam penyusunan program FOLU Net Sink 2030 ini akan mendapatkan masukan bangan pihak, agar diidentifikasi areal mana yang digunakan atau dilarang.

Ia bilang, setelah dilakukan pemetaan maka akan ada strategi termasuk aksi mitigasi yang bisa dilakukan dalam program FOLU Net Sink 2030 di Papua Barat Daya.

Prof Haruni menyatakan, dalam program ini  terdapat sebuah strategi yang dilakukan yakni mencegah deforestasi, konservasi, pengelolaan hutan lestari, perlindungan hingg restorasi lahan gambut di Papua.

Baca juga: Penerapan Aplikasi Srikandi, Sejumlah Wilayah di Papua Barat Daya Terkendala Listrik hingga Jaringan

Tak hanya itu, Pj Sekda Papua Barat Daya Jhoni Way menyambut baik program FOLU Net Sink 2030 yang digelar di Papua Barat Daya oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

"Papua Barat Daya sebagai daerah yang baru, maka kita dengan senang hati tetap ikut dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia," ucapnya.

Ia menegaskan, seluruh wilayah di Papua termasuk Papua Barat Daya memiliki hutan yang masih lestari dan dikuasai oleh negara tapi di dalamnya ada hak masyarakat adat.

"Kita ingin kegiatan ini bisa menjadi solusi agar ke depan tidak ada sengketa antara pemilik modal dan masyarakat adat di Papua Barat Daya terkait izin," tegasnya.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya Terapkan Aplikasi Srikandi, Permudah Kearsipan Dinamis

Jhoni berharap, melalui FOLU Net Sink 2030 ini ke depan izin lahan perkebunan dan lainnya akan diatur kembali, sehingga tidak merampas hak masyarakat adat. (tribunsorong.com/safwan ashari)