Cegah Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Pusat Dorong Program FOLU Net Sink 2030 di Sorong

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar sosialisasi Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (11/9/2024).

Baca juga: Hutan Papua Barat Daya Bernilai Ekonomi Tinggi, Konsep Pengelolaan Harus Tepat

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi Prof Haruni Krisnawati menjelaskan, kegiatan ini selaras dengan sikap Indonesia yang telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca melalui ratifikasi Paris Agreement.

"Kami sudah berkomitmen lewat ratifikasi Paris Agreement agar menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar kisaran 31,89 persen dengan upaya sendiri," ujar Prof Haruni kepada awak media di Sorong.

Selain itu, kata dia, upaya penurunan gas rumah kaca di Indonesia mendapat dukungan dari internasional sebesar 43,20 persen pada 2030.

Guna mencapai pada target itu, maka perlu mendapat dukungan dari seluruh sektor termasuk dari lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh Indonesia.

"Selama ini sektor yang memiliki potensi paling terbesar didalam menyerap karbon dan tercepat adalah sektor kehutanan dan lahan yakni sebesar 60 persen," katanya.

Baca juga: Produksi Sagu Mama-mama Moisegen Sorong Terhambat, Hutan Dibabat buat Kebun Sawit Picu Banjir

Ia mengaku, segala upaya telah dilakukan guna menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, antara lain yakni program FOLU Net Sink 2030 di Sorong, Papua Barat Daya.

Program sosialisasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ini juga melibatkan pemerintah, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan masyarakat adat di Papua Barat Daya.

Baca juga: 10 Ekor Burung Kasturi Kepala Hitam Dilepasliarkan di Hutan Kampung Gag Raja Ampat

Ia berkeyakinan, melalui FOLU Net Sink 2030 di Papua Barat Daya ini bisa dapat melahirkan konsep agar dikemudian hari berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga hutan di Tanah Papua.

Prof Haruni menyatakan, dalam program ini  terdapat sebuah strategi yang dilakukan yakni mencegah deforestasi, konservasi, pengelolaan hutan lestari, perlindungan hingga restorasi lahan gambut di Papua.

"Kami sudah melaksanakan sosialisasi pada tataran nasional hingga sub nasional agar bisa mendukung upaya emisi gas rumah kaca di Indonesia tahun 2030," jelasnya.

Tak hanya itu, Pj Sekda Papua Barat Daya Jhoni Way menyambut baik program FOLU Net Sink 2030 yang digelar di Papua Barat Daya oleh KLHK.

"Papua Barat Daya sebagai daerah baru, maka kami dengan senang hati tetap ikut dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Tolak Deforestasi, Cara Pemuda Sorong Selamatkan Kehidupan di Hutan Adat Suku Moi Sigin

Ia menegaskan, seluruh wilayah di Papua termasuk Papua Barat Daya memiliki hutan masih lestari dan dikuasai oleh negara tapi di dalamnya ada hak masyarakat adat.

"Kami ingin kegiatan ini bisa menjadi solusi agar ke depan tidak ada sengketa antara pemilik modal dan masyarakat adat di Papua Barat Daya terkait izin," tegasnya.

Baca juga: Peduli Hutan Papua, Wisatawan Australia Tanam Pohon Endemik di TWA Sorong

Jhoni berharap, melalui FOLU Net Sink 2030 ini ke depan izin lahan perkebunan dan lainnya akan diatur kembali, sehingga tidak merampas hak masyarakat adat. (tribunsorong.com/safwan ashari)