Nestapa Masyarakat Kampung Botain, Tak Pernah Rasakan Perhatian Pemkab Sorong

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Masyarakat Kampung Botain Kabupaten Sorong minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya segera mengambil langkah terkait dugaan desa siluman.

Baca juga: Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk Honorer Pemkab Sorong, Beri Perlindungan Risiko Kerja

Ketua Baperkam Botain Kabupaten Sorong Egi Reyaan menjelaskan, bahwa Kampung Botain pada tahun 2009 statusnya kampung persiapan dan menjadi defenitif pada 2010.

Sejak menjadi kampung defenitif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan selalu memberikan pelayanan baik pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.

Baca juga: Lapak Pasar Sore Aimas Dibongkar Sepihak, Pemkab Sorong Siapkan Pasar Sementara

Egi Reyaan menuturkan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diterima dari Pemkab Sorong Selatan.

“Tapi pada tahun 2023 ada masalah dari Kabupaten Sorong,” katanya saat jumpa pers di Teminabuan, Jumat (6/9/2024) lalu.

Ia menjelaskan, bahwa Kabupaten Sorong menggugat soal batas wilayah sehingga munculah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89.

Itu menyebutkan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah bawahan Kabupaten Sorong bukan Kabupaten Sorong Selatan.

"Selama ini kami dapat anggaran dan pembangunan dari Pemkab Sorong Selatan, tetapi dari Kabupaten Sorong mendokumentasikan bahwa itu pembangunan dari Kabupaten Sorong," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Sorong Gelar Pasar Murah di Alun-alun Aimas, Lintas OPD Terlibat, Bantu Warga Ekonomi Lemah

Ia berujar, masyarakat Kampung Botain merasa kesal karena selama ini tidak ada pembangunan dari Pemkab Sorong.

"Semua dokumentasi yang dibawa Kabupaten Sorong ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu semua bohong," tegas Egi Reyaan.

Baca juga: Atasi Masalah Kebakaran, Pemkab Sorong Pengadaan 1 Unit Mobil Damkar

Lanjut dia, masyarakat sepakat menyurati Gubernur dan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya segera mengambil langkah periksa oknum tertentu di Kabupaten Sorong yang selama ini memanipulasi data tersebut.

Masyarakat ingin Kampung Botain tetap ingin ada dinaungan Pemkab Sorong Selatan Papua Barat Daya.

“Penjabat (pj) gubernur dan inspektorat jangan diam tetapi segera mengambil langkah karena ini persoalan yang dilakukan pemerintah,” pungkas dia. (tribunsorong.com/desianus watho)