Pembangunan di Papua Barat Daya

Pemprov Papua Barat Daya Gandeng EcoNusa Bimtek Penyelarasan Dokumen RPJMD

Bimtek ini berkaitan dengan penyelarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tanah Papua. 

TRIBUNSORONG.COM/TAUFIK NUHUYANAN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya gandeng Yayasan EcoNusa menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Vega, Kota Sorong, Kamis (12/9/2024). 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya gandeng Yayasan EcoNusa menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Vega, Kota Sorong, Kamis (12/9/2024). 

Baca juga: Nama-nama Atlet dan Cabor PON 2024 dari Papua Barat Daya, Ada yang Berusia 15 Tahun

Bimtek ini berkaitan dengan penyelarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tanah Papua. 

Kegiatan ini dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan George Yarangga dengan menabur tifa bersama Finance and Administration Econusa, Sheilla Anna Edwina Tarami. 

Baca juga: Medali Pertama Provinsi Papua Barat Daya pada Ajang PON XXI

George Yarangga mengatakan, bimtek penyelarasan RPJMD merupakan penjabaran visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nantinya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). 

 “Jadi sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah terpilih bertanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan dokumen RPJMD kepada DPRD, terkhusus untuk tanah Papua, penyusunan RPJMD juga perlu pedoman pada dokumen Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD),” ujar Yarangga. 

Ia menyebut, EcoNusa merupakan salah satu mitra pembangunan di tanah Papua yang melihat pentingnya rencana pembangunan berkelanjutan. 

Seperti hutan yang tersebar di seluruh tanah Papua, namun belum diberdayakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

Baca juga: Program FOLU Net Sink 2030 dan Langkah Antisipasi Konflik Lahan Adat di Papua Barat Daya

Termasuk potensi kelautan belum diolah dengan baik mulai dari sisi masyarakat maupun pemerintah setempat

“Di mana masyarakat adat sebagai entitas yang harus dijaga dengan baik,” katanya. 

Eks Pj Wali Kota Sorong itu bilang, banyak juga potensi-potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dirasa perlu untuk dimasukkan ke dalam dokumen pembangunan, melalui kegiatan bimtek penyelarasan dokumen RPJMD di tanah Papua.  

Baca juga: Wujudkan Pilkada Bermartabat, KPU Papua Barat Daya Imbau Warga Tak Terpancing dengan Isu Provokatif

Sementara itu, Finance and Administration Econusa, Sheilla Anna Edwina Tarami menjelaskan, sebagai mitra pembangunan EcoNusa menekankan pentingnya pembangunan di tanah Papua. 

Mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan unik di Papua dan integrasi kebijakan pembangunan berbasis lingkungan menjadi sangat penting.  

“Jadi pendekatan pembangunan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan melibatkan masyarakat adat, menjadi prioritas,” ujar dia. 

Baca juga: Penerapan Aplikasi Srikandi, Sejumlah Wilayah di Papua Barat Daya Terkendala Listrik hingga Jaringan

Lanjutnya, hal ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian ekosistem mendukung kehidupan jangka panjang. 

Dia berharap melalui bimtek ini dapat memperoleh pemahaman mendalam terkait penyelarasan dokume demi memastikan pembangunan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan) 

Sumber: TribunSorong
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved