Sosialisasi Pengawasan di Distrik Wayer Sorsel, Panwascam Ajak Masyarakat Ciptakan Pilkada Damai

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Panitia Pengawas Kecamatan  (Panwascam) di Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya gelar Sosialisasi Pengawasan, Partisipasi Bagi Stakeholder di Distrik Wayer.

Sosialisasi ini diikuti ASN, kepala kampung dan masyarakat di aula kantor Distrik Wayer, Selasa (24/9/2024).

Baca juga: KPU Sorong Selatan Deklarasi Kampanye Damai, Mitha dan Fresly Siap Hibur Masyarakat

Kepala Distrik Wayer Jhonias Kaisala mengatakan, sosialisasi ini sangat penting karena tahapan pilkada terus jalan.

"Ada peribahasa sebelum hujan sediakan payung, sebelum kita masuk dalam tahapan kampanye kita harus tau aturan," katanya.

Ia bilang, ada lima paslon yang ditetapkan maju pilkada mereka ini adalah putra dan putri terbaik yang ingin membangun Sorong Selatan yang jauh lebih baik kedepannya.

Masyarakat dan masing-masing tim kerja diminta menjaga persatuan dan kedamaian demi menciptakan pilkada damai di negeri 1001 sungai ini.

"Bupati yang terpilih nanti adalah bupati untuk masyarakat Sorong Selatan bukan kelompok atau suku tertentu," ujarnya.

Baca juga: Ini Nomor Urut 5 Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan untuk Pilkada 2024

Ia mengimbau, kepala kampung, ASN dan masyarakat jaga netralitas dan menjaga kantibmas agar pilkada berjalan baik dan damai.

Ketua Panwas Distrik Wayer Melkisedek Anni menambahkan, semua elemen mempunyai peran aktif untuk mengawasi jalannya Pilkada di Sorong Selatan.

Baca juga: SAH, 5 Paslon Siap Bertarung di Pilkada Sorong Selatan 2024

Karena pilkada ganti pilkada selalu ada pertengkaran sehingga jangan terjadi persoalan yang sama pada pilkada kali ini.

"Kami berharap semua harus berperan aktif, karena semua punya hak demokrasi yang tidak bisa dilarang, tetapi ada rambu-rambu yang dipatuhi," katanya.

Baca juga: Tongkat Komando Dandim 1807/Sorong Selatan Bergeser ke Letkol Czi Moch Zaenal Wafa

Peran penting untuk menjaga kantibmas di Distrik Wayer, katanya lagi, bukan menjadi tanggung jawab Panwaslu, Polisi dan TNI tetapi semua pihak.

“Tahapan sudah jalan, ada posko yang dibangun berdekatan tetapi kewajiban kita harus membangun pendidikan politik,” ujarnya. (tribunsorong.com/desianus watho)