Pencegahan Korupsi dan Praktik Ilegal di Sorong Selatan, Paslon Petronela-Yohan Fokus Kualitas SDM

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten, khususnya aparatur sipil negara (ASN) menjadi modal yang kuat bagi pemerintah dalam memberantas korupsi dan segala bentuk praktik ilegal (illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining).

Menurut Calon Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak, dalam pemerintahan termasuk di Sorong Selatan, Papua Barat Daya perlu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Ketersedian ASN yang memiliki kemampuan memadai menjadi kunci mencegah terjadinya korupsi. Di sini perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah,” katanya dalam Debat Publik Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2024 di Hotel Mratua Sesna, Teminabuan pada 17 Oktober pekan lalu.

Baca juga: Keamanan Lingkungan Mutlak Diperlukan di Sorong Selatan, Paslon Dance-Barbalina Tekankan Konsolidasi

Menurut cabup nomor urut 5 yang berpasangan dengan Yohan Bodori ini, peningkatan SDM sangat diperlukan, bukan hanya di lingkungan pemda tetapi juga institusi lainnya, seperti penegak hukum.

Petronela Krenak menegaskan, masing-masing perlu introspeksi diri mengawasi jajarannya demi terciptanya pemerintahan yang bersih.

Atas penjelasan tersebut, moderator memberikan kesempatan kepada empat paslon lainnya menanggapi.

Baca juga: Upaya Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Hutan Adat di Sorong Selatan ala Paslon Jevries-Yakob

Diawali dari Paslon Nomor 1 Martinus Salamuk yang menyatakan akan menegakkan regulasi secara ketat.

ASN yang terlibat korupsi atau kasus lainnya mendapat sanksi tegas supaya taat aturan.

“Ini juga menjadi visi kami mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Programnya satu di antaranya taat aturan,” ucap Martinus Salamuk. 

Berikutnya Bakal Cabup Nomor 2 Dance Nauw mengatakan, pilar penyelenggara pemerintahan adalah terwujudnya kesejahteraan hidup. 

“Oleh karena itu, jika mendapat mandat akan menerapkan kebijakan mengenai tunjangan kepada ASN maupun aparatur pemerintahan lainnya,” katanya.

Senada dengan Dance, Cabup Nomor 3 Yance Salambauw mengatakan, korupsi tidak dilakukan karena kesengajaan semata-mata, tetapi juga diakibatkan karena kelelahan, sehingga perlu antisipasi lewat reformasi birokrasi. 

“Oleh karena itu kami akan memastikan mereka punya tunjangan seperti perbaikan penghasilan dan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pemerintah wajib  memperhatikan hak-hak ASN-nya,” ujarnya.

Yance Salambauw menambahkan, warning system yang dilakukan oleh KPK berupa monitoring center for prevention (MCP) juga upaya yang efektif buat mendeteksi lebih awal potensi korupsi.

Terakhir, Bakal Cabup Nomor 4 Jeveries N Kewetere mengatakan, dalam tata kelola, hal utama yang dilakukan berupa the right man on the right place, yaitu menempatkan orang pada posisi yang benar.

Baca juga: SOSOK Petronela Krenak, Perempuan Pertama Maju Calon Bupati Sorong Selatan 2024