Tim Satgas Saber Pungli Cegah Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Pemprov Papua Barat Daya

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar sosialisasi Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Hotel Vega, Kota Sorong, Rabu (6/11/2024).

Sosialisasi ini mengusung tema meningkatkan integritas dan efektivitas pengawasan terhadap praktik pungutan liar.

Baca juga: Respons Petrus Kasihiw Usai Abdul Faris Umlati Batal Berlayar di Pilkada Papua Barat Daya

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan George Yarangga mengatakan, bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pencegahan pungutan liar dan korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Kita semua mengetahui bahwa praktik pungli bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat proses pembangunan yang kita jalankan,” ujar Yarangga.

Ia bilang, kehadiran Tim Saber Pungli adalah salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari pungli, kata Yarangga, peran Tim Saber Pungli sangat penting sebagai pengawas, edukator, sekaligus pemberi solusi atas permasalahan pungutan liar. 

Baca juga: Pemkab Raja Ampat Papua Barat Daya Rencana Tingkatkan Status RSUD jadi Tipe C, Fasilitas Ditambah

Namun, keberhasilan pemberantasan pungli ini tidak hanya bergantung pada tim atau pihak berwenang saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di semua tingkat.

Dia juga menekankan, pentingnya peningkatan sistem pengawasan internal dan penggunaan teknologi informasi meminimalisir peluang terjadinya praktik pungutan liar. 

“Kemajuan teknologi harus kita manfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan memperkecil ruang bagi tindak penyimpangan di berbagai bidang pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat akan semakin baik dan dapat dipercaya,” katanya.

Baca juga: Dinkes Papua Barat Daya Komitmen Putuskan Mata Rantai Penyakit Pneumonia dan Diare

Dia berharap melalui sosialisasi ini, seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik semakin memahami dampak negatif dari praktik tersebut. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)